JAKARTA, DISWAY.ID - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespons permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan 'mark up' pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Menurut Mahfud, permintaan KPK itu aneh dan tak sejalan dengan niat pemberantasan korupsi karena sellau berangkat dari laporan masyarakat.
BACA JUGA:Icip Sensasi Minuman Jelly Rasa Buah Tropis yang Bikin Segar dan Kenyal
BACA JUGA:Tak Kunjung Diperbaiki Pascakebakaran, Pedagang Pasar Taman Puring Dirikan Lapak Darurat di Trotoar
"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up," ujar Mahfud melalui cuitan di akun X-nya, Minggu, 19 Oktober 2025.
Mahfud menambahkan, dalam delik hukum pidana, apabila ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana, mestinya aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menyelidiki, bukan meminta laporan terlebih dahulu.
Selain itu, bisa juga aparat itu memanggil sumber info untuk dimintai keterangan.
"Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH, sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki, tak perlu menunggu laporan," tuturnya.
Maka dari itu, kata Mahfud, terkait dengan permintaan agar dirinya membuat laporan, ini merupakan kekeliruan dari KPK.
Mahfud Klaim Asal Muasal Polemik Whoosh
Mahfud juga meluruskan perihal sosok yang berbicara soal polemik Whoosh. Ia menegaskan jika hal itu bukan berasal dirinya, melainkan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Antony Budhiawan di dalam sebuah dialog televisi.
Sementara, ia hanya membahas hal itu di dalam siniar (podcast) miliknya.
"Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah Nusantara TV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagio yang disiarkan secara sah dan terbuka. Saya percaya kepada ketiganya, maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG," sambungnya.
BACA JUGA:Mulianya Hati Ayah Timothy, Tegar Hadapi Kasus Perundungan Buah Hatinya oleh Para Mahasiswa Unud
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Jadikan PORPROV XV Sumsel 2025 Jadi Tolak Ukur Kemajuan Olahraga Daerah