Pertemuan ini membuka babak baru konflik Israel-Palestina yang telah mengorbankan tak kurang dari 68.000 warga sipil, termasuk masuk perempuan dan anak-anak Palestina.
Sebuah kekejian yang nyata yang dilakukan Israel yang menjadikan Gaza sebagai penjara terluas dan terpanjang di dunia.
BACA JUGA:Menjaga Kesehatan Mental di Era Digital
BACA JUGA:Menghidupkan Spirit Pancasila
Melalui pertemuan itu, penghentian serangan kepada rakyat Gaza dihentikan Israel.
Rakyat Gaza sudah dapat kembali ke tanah kelahiran mereka yang porak poranda dan yang tertinggal hanya puing-puing bangunan yang hancur.
Tapi bagi rakyat Gaza, lebih baik tanah itu tetap mereka kuasai. Kecintaan terhadap tanah air jauh di atas segalanya.
Tanah air harus dipertahankan walaupun nyawa taruhannya.
Presiden Prabowo yang selalu lantang menyuarakan kemerdekaan Palestina dalam fora internasional dan dalam berbagai pertemuan bilateral dengan para pemimpin dunia.
BACA JUGA:Integrasi One Health: Peran Sentral Dokter Hewan dalam Mendukung Ketahanan Pangan
BACA JUGA:Anak Indonesia Butuh Gizi Ruhani, Bukan Jasmani Saja
Upaya tersebut semakin mendapatkan dukungan internasional dan ditunjukkan dengan dukungan yang besar dari 157 negara, termasuk negara-negara besar seperti Prancis, Inggris, Australia, Kanada dan Portugal, yang pada bulan September 2025, pertama kali negara-negara tersebut mengakui kemerdekaan Palestina.
Diplomasi Presiden Prabowo yang dilakukannya selama satu tahun menjadi Presiden Republik Indonesia telah menunjukan kepiawaiannya dalam mengembalikan diplomasi Indonesia yang dikenal dari sebagai pemimpin negara-negara non-blok.
Apa yang dilakukannya tentu bertujuan untuk kepentingan nasional kita.
Bergabungnya Indonesia dalam BRICS, sebuah aliansi negara-negara yang Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, semakin mempertegas bahwa Indonesia merupakan negara yang bisa bersahabat dengan negara manapun.
Aliansi ini dapat memperkuat kerjasama dan memperluas perdagangan Indonesia di tengah kebijakan negara lain yang melakukan penerapan tarif yang mengganggu neraca perdagangan internasional kita.