BANDUNG, DISWAY.ID -- Alih-alih membantu sekolah swasta yang mengalami kesulitan biaya operasional, kabarnya orogram Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Pemprov Jabar akan dihapus dan diganti jadi beasiswa. Kepastian ini terungkap oleh pernyataan salah satu Anggota Komisi V DPRD Jabar Hasbullah Rahmad, Senin (27/10).
Menurut Hasbullah, saat ini DPRD Jabar dengan Pemprov memang tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. Termasuk di dalamnya terkait kelanjutan program BPMU. "Jadi usulannya BPMU akan berubah jadi beasiswa, " jelasnya.
Politikus PAN itu mengatakan, secara teknis pemberian beasiswa nantinya akan diberikan kepada para siswa yang kurang mampu yang bersekolah di SMK/SMA swasta. Untuk usulan pemberian beasiswa rencananya akan diberikan dengan nilai Rp200 ribu dan Rp4 juta. Namun untuk teknis pembayarannya tetap disalurkan ke sekolah.
BACA JUGA:Kang Dedi Mulyadi, Ditunggu Janji Pembebasan Biaya Ijazah Siswa se-Jabar
Dana Tebus Ijazah Omong Kosong
Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat, Dr. H. Saepuloh, M.Pd bereaksi keras atas janji Gubernur Jawa Barat yang tidak ditepati itu. Menurutnya sampai saat ini tidak satupun sekolah swasta di Jawa Barat yang menerima dana tebus ijazah yang dijanjikan dari APBD Provinsi.
Dulu KDM dengan nada tegas mengatakan sekolah swasta dilarang menahan ijazah siswa yang memiliki tunggakan pembayaran, dengan jaminan bahwa tunggakan tersebut akan diganti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui APBD.
Menurut Dedi Mulyadi kala itu, sekolah tidak boleh menahan ijazah, dan dana tunggakan akan diganti. Bahkan, katanya, Disdik sudah menghitung anggarannya. Namun, kenyataan di lapangan berbeda 180 derajat. Sampai saat ini, tidak ada sekolah swasta yang menerima dana itu. "Saya sudah cek, termasuk ke beberapa sekolah di Cianjur dan Kota Bandung,” cetus Saefulloh dengan nada kecewa.
Sekolah swasta dalam posisi sulit. Banyak sekolah yang patuh pada instruksi KDM dengan mengembalikan ijazah kepada siswa meski tunggakan belum lunas. Namun, tanpa realisasi dana dari pemprov, sekolah swasta kini menanggung beban operasional yang berat.
BACA JUGA:Perayaan 25 Tahun Eskulin, Dua Produk Baru yang Jadi Simbol Energi dan Optimisme Generasi Muda
“Sekolah swasta mengandalkan partisipasi orang tua untuk operasional, termasuk gaji guru. Dana BOS dan BPMU saja tidak cukup. Ketika janji tebus ijazah tidak dipenuhi, operasional sekolah dan penggajian guru terganggu,” ungkap Saepuloh.
Lebih parah lagi, pernyataan KDM telah menciptakan miskomunikasi dengan orangtua siswa. Banyak dari mereka yang mengira tunggakan telah dilunasi oleh pemprov, sehingga enggan membayar. “Orang tua merasa tidak lagi berutang karena dijanjikan akan dibayar pemprov. Padahal, faktanya belum ada apa-apa,” keluh Saepuloh.
Akibatnya, sekolah swasta terjebak dalam situasi dilematis. Di satu sisi harus mematuhi kebijakan, di sisi lain keuangan sekolah kian merosot.
Saepuloh menyebut program tebus ijazah ala KDM sebagai kebijakan yang tidak matang. KDM kurang literasi. Kebijakan ini tidak dikaji secara komprehensif, sehingga merugikan banyak pihak.
Ia menyoroti bahwa pengumuman publik yang terburu-buru telah menciptakan persepsi bahwa kebijakan ini memiliki dasar hukum kuat, padahal hanya berdasarkan surat edaran. “Kalau belum matang, jangan dipublikasikan. Ini malah jadi yurisprudensi yang menyesatkan,” tegasnya.
BACA JUGA:Atap Asrama Santri Ambruk di Situbondo, Faktor Cuaca Diduga Jadi Penyebabnya