"Begini, maksimal per hari ini, per saat ini kita meminta komisi aplikator tidak lebih dari 10 persen. All in," tegas Adian.
Lebih lanjut, Adian menyoroti persoalan kesejahteraan pengemudi yang dinilai masih memerlukan kajian mendalam. Dia mendorong Pemerintah segera menggelar forum diskusi terpadu (FGD) yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
"Itu yang harusnya perlu pemerintah membuat FGD-FGD dan diskusi terbuka baik dengan Komisi Lima, maupun dengan teman-teman driver dan aplikator," jelasnya.
Desakan pembatasan komisi ini diperkuat dengan data yang diungkap Adian. Menurutnya, biaya operasional aplikator per transaksi (cost per action) hanya sekitar Rp 204, yang sudah mencakup layanan peta dan jasa aplikasi.
Fakta ini berbanding terbalik dengan komisi di atas 20 persen yang masih diterapkan beberapa aplikator, plus tambahan biaya sekitar Rp 2.000 per transaksi.
"Artinya keuntungan aplikasi-aplikasi yang mengambil di atas 20 persen ini besar banget. Dan yang lebih menyedihkan, uangnya itu sebagian lari ke luar negeri," tegasnya.
BACA JUGA:Adian Napitupulu Singgung Gaya Menkeu Purbaya: Kebijakannya Belum Terbukti, Tapi Dia Lucu
Sebagai solusi jangka panjang, Adian berharap agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online segera disusun untuk mengatur hubungan kerja, komisi, dan perlindungan sosial secara tegas.