“Kami akan tetap bersuara dan mengawal seluruh proses agar pemilihan dekan tidak berubah menjadi ajang transaksional atau bagi-bagi kekuasaan,” kata Zayyid.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, turut menyoroti isu ini.
Ia menegaskan pemilihan dekan di UI harus steril dari politik aliran maupun infiltrasi kekuasaan eksternal yang bertentangan dengan semangat otonomi perguruan tinggi.
“Dugaan intervensi politik dalam pemilihan dekan, di kampus manapun, termasuk UI, merupakan persoalan serius. Pemilihan dekan harus objektif, transparan, dan bebas dari tekanan politik,” tegas politisi PKB itu, Rabu (22/10/2025).
Ia mendorong Kemendikbudristek dan pihak UI melakukan pengawasan ketat agar tidak ada ruang bagi praktik transaksional yang bisa menggerus integritas akademik.
Oleh karena itu, sebagai universitas dengan sejarah panjang dan reputasi nasional, UI seharusnya menjadi mercusuar intelektual bangsa, bukan cermin krisis akademik. Kampus ini diharapkan mampu sejajar dengan universitas ternama dunia—seperti Harvard, Oxford, atau Tokyo University—dengan standar kepemimpinan akademik yang bersih, visioner, dan berintegritas tinggi.
BACA JUGA:Sosok Agus Setiawan Ketua BEM UI Versi Rektor yang Datang ke DPR, Jadi Sorotan Netizen!
Pemilihan dekan yang bebas dari infiltrasi politik dan transaksi kepentingan bukan hanya kebutuhan internal, melainkan tolok ukur masa depan pendidikan Indonesia.
Jika kampus sebesar UI saja gagal menjaga independensinya, sulit berharap perguruan tinggi lain mampu menegakkan marwah akademik di tengah derasnya arus politik praktis.