Pemilihan Dekan UI Diduga Diwarnai Nepotisme dan Infiltrasi Politik: Mahasiswa Tuntut Transparansi

Pemilihan Dekan UI Diduga Diwarnai Nepotisme dan Infiltrasi Politik: Mahasiswa Tuntut Transparansi

BEM UI mendesak Pemilihan Dekan di seluruh Fakultas UI bebas dari kepentingan politik dan nepotisme-Istimewa-

JAKARTA, DISWAY.ID – Sebagai kampus tertua dan bergengsi di Indonesia, Universitas Indonesia (UI) seharusnya menjadi contoh universitas berkelas dunia tempat lahirnya gagasan besar dan kepemimpinan akademik yang menjawab tantangan bangsa.

Namun, idealisme itu kini kembali dipertaruhkan.

BACA JUGA:KPK Diam-Diam Periksa Anggota DPR RI Rajiv Dalam Kasus CSR BI dan OJK

BACA JUGA:Momentum Sumpah Pemuda: Generasi Muda Anti Narkoba

Proses pemilihan serentak dekan di lingkungan UI justru diselimuti dugaan infiltrasi politik, nepotisme, dan praktik transaksional yang dinilai mencoreng marwah kampus kebanggaan nasional dan Kampus Tertua di Indonesia.

Informasi yang beredar menyebutkan adanya arus intervensi eksternal yang mulai masuk ke ruang-ruang fakultas melalui jejaring birokrasi kampus.

Sejumlah pihak bahkan menilai ada indikasi 'setoran' dan kompromi kepentingan di balik proses pemilihan, di mana dukungan terhadap calon tertentu disinyalir diiringi imbal jasa berupa jabatan struktural dan politik balas budi.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Zayyid Sulthan Rahman, menegaskan mahasiswa tidak tinggal diam menghadapi potensi manipulasi demokrasi kampus tersebut.

BACA JUGA:Dasco Ungkap Alasan MKD Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati dari Anggota DPR RI

Ia menilai proses pemilihan rawan 'dikocok' dan hanya menjadi formalitas administratif yang sudah diatur dari atas.

“Kami menuntut semua calon dekan berani memaparkan gagasan, visi, dan misi secara transparan. Jangan sampai mahasiswa membeli kucing dalam karung. Kami akan skeptis terhadap calon yang minim gagasan dan sarat kepentingan,” tegas Zayyid kepada wartawan, Jumat, 31 Oktober 2025. 

Menurut Zayyid, infiltrasi politik dalam pemilihan dekan berpotensi menular hingga ke tahap keterpilihan. Jika terjadi, mahasiswa akan menjadi korban paling awal dari struktur kekuasaan yang sarat kompromi.

“Dampaknya bisa langsung terasa: mulai dari penetapan UKT yang tidak transparan, pembatasan kegiatan mahasiswa, sampai tekanan akademis terhadap mereka yang kritis,” ujarnya.

BACA JUGA:Simak Jadwal Layanan SIM Keliling di Jakarta dan Sekitarnya Hari Ini 31 Oktober 2025, Buruan Jangan sampai Kelewatan!

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Close Ads