Mendagri Ikut Lempar Bola Panas Kepala Daerah Dipilih DPRD

JAKARTA, DISWAY.ID-- Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat bak bola panas. Wacana tersebut memicu polemik yang membelah elemen masyarakat di tanah air.

Kali ini, turut dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dengan mengutip Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Tito menegaskan bahwa konstitusi membuka ruang bagi kepala daerah (gubernur, bupati, hingga wali kota) untuk dipilih secara tidak langsung melalui DPRD.

BACA JUGA:Mendagri Buka Peluang Pilkada Lewat DPRD, Singgung UUD 1945

Sebagian kalangan politik, menilai wacana demikian mendulang potensi kemunduran demokrasi dan ancaman terhadap partisipasi rakyat.

Bola panas itu disampaikan Tito Karnavian pada 29 Juli 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurutnya, frasa “dipilih secara demokratis” dalam UUD 1945 tidak membatasi pemilihan kepala daerah secara langsung.

“Demokratis itu bisa melalui perwakilan, seperti DPRD. Praktik ini banyak diterapkan di negara-negara lain, seperti di negara persemakmuran, di mana perdana menteri dipilih oleh parlemen,” ujar Tito, merujuk pada sistem pemilihan di negara seperti Malaysia dan Singapura.

Wacana ini sebelumnya didengung-dengungkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin). 

Ia mengusulkan gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD.

Dalam peringatan Harlah ke-27 PKB pada 23 Juli 2025, Cak Imin menegaskan bahwa sistem ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan, sekaligus mengurangi biaya politik yang mahal dalam Pilkada langsung.

“Biaya politik kita terlalu mahal, baik untuk penyelenggara maupun peserta. Ini menghambat agenda pembangunan,” kata Cak Imin.

BACA JUGA:Sengketa Maritim di Ambalat, Indonesia dan Malaysia Buka Peluang Kelola Bersama Blok

Presiden Prabowo Subianto juga memberikan sinyal dukungan terhadap wacana ini.

Dalam pidatonya di acara HUT Partai Golkar pada Desember 2024 lalu, Prabowo menyebut Pilkada langsung terlalu mahal dan memakan anggaran triliunan rupiah, yang bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak seperti pendidikan dan infrastruktur.

Sumber: