JAKARTA, DISWAY.ID - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada pemangkasan anggaran subsidi program pangan murah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun 2026.
Adapun DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2026 menjadi Perda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 13 November 2025.
BACA JUGA:AQUA Menangi Anugerah Produk Indonesia 2025, Tegaskan Komitmen Hidrasi Sehat
BACA JUGA:BRIN Paparkan Data Uji Laboratorium Rokok Elektrik Dibanding Konvensional, Ini Hasilnya
Dalam Perda yang telah diketok palu tersebut telah disepakati APBD DKI tahun 2026 sebesar Rp81,3 triliun.
Angka tersebut lebih kecil dari APBD DKI Jakarta tahun 2025 yang sebesar Rp91,34 triliun imbas pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
"Saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu (subsidi pangan murah)" tegas Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Sebelumnya dalam rapat paripurna sejumlah anggota dewan memprotes adanya pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam APBD DKI 2026.
BACA JUGA:Pramono Ngaku Masih Bimbang untuk Naikan Tarif TransJakarta: Publik Terbelah
BACA JUGA:Syarat dan Cara Buat Kartu Pekerja Jakarta untuk Naik TransJakarta, MRT, dan LRT Gratis
Menanggapi hal itu, Pramono menjelaskan jika terjadi sudut pandang yang berbeda dari anggota dewan terkait besaran subsidi pangan.
"Menurut saya cara melihat aja yang berbeda. Tapi yang jelas ginilah, terutama saya sebagai Gubernur yang bertanggung jawab untuk ini, saya menyampaikan tidak ada pemotongan," tegasnya.
Adapun dalam rapat paripurna pengesahan APBD DKI 2026, diwarnai interupsi dari sejumlah anggota DPRD DKI yang hadir.
Mereka menyoroti anggaran subsidi pangan murah yang dipangkas hingga Rp300 miliar dalam APBD DKI Jakarta 2026.
BACA JUGA:Transjabodetabek Pertimbangkan Tambah Rute Ciawi dan Terminal Bubulak