JAKARTA, DISWAY.ID – Empat perusahaan asal Cina ramai-ramai mengikuti tender penyediaan data dasar geospasial (basic geospatial data) dan peta dasar (base maps) wilayah urban dan non-urban seluruh Indonesia di Badan Informasi Geospasial (BIG).
Keempat korporasi itu antara lain, PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co.Ltd, PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co.Ltd, PT KQ Geo Technologies Co.Ltd, dan Asia Air Survey Co., L.td.
BACA JUGA:Sugeng IPW Didemo Mahasiswa hingga Ricuh, Dinilai Tak Jalankan Tugas Sebagai Anggota DPRD
Menyikapi ini, pengamat politik kebijakan publik Sky Khadafi mewanti-wanti ada risiko serius terhadap kepentingan nasional, keamanan negara, dan kedaulatan data geospasial Indonesia bila salah satu dari empat perusahaan China tersebut memenangkan tender.
“Tender ini jangan diserahkan ke vendor asing. Jangan sampai mereka mengerjakan pemetaan langsung di lapangan,” papar Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Kamis, 13 November 2025.
Hal ini, katanya, untuk menghindari pengambilan data tanpa kontrol penuh dari BIG, data transfer lintas server yang bocor, dan backdoor access, atau penanaman kode pengumpul metadata di Sistem Informasi Geografis (GIS).
Pasalnya, ucap Uchok, korporasi asal China biasanya memakai sistem pemetaan berbasis perangkat lunak buatan mereka, seperti SuperMap, TianDiTu, atau sistem koordinat nasional CGCS2000. Mereka pun kerap menggunakan server cloud non-lokal, seperti Tencent Cloud, Huawei Cloud, Alibaba Cloud.
“Ini sangat berbahaya karena data raw imagery (foto udara, lidar, DEM) bisa tersalin otomatis ke pusat server mereka tanpa terlihat oleh pengguna lokal. Selain itu, algoritma internal mereka bisa mengenali pola spasial kita, seperti jalur militer, tambang strategis, sumber energi, dan aset vital lainya,” ujarnya.
BACA JUGA:Roy Suryo tak Sendiri Datangi PMJ Soal Ijazah Jokowi, Tegaskan: Untuk Membela Rakyat!
BACA JUGA:FBI Sita 11 Paket Dokumen Rahasia dari Rumah Donald Trump, Isu Spionase Mulai Mencuat
Menurutnya, dalam konteks kepentingan dan kedaulatan Indonesia, informasi-informasi tersebut sangat penting karena mencakup data area dengan nilai ekonomi dan strategis nasional yang sangat besar.
Pengamat geopolitik Hendrajit menilai proyek besar BIG yang dalam proses tender sejak Juli 2025 ini harus dikaji dengan sangat hati-hati.
Menurutnya, pemerintah harus waspada walaupun perusahaan China yang ikut tender tersebut melakukan joint venture (JV) dengan korporasi lokal.
Hendrajit menegaskan data geospasial dan peta wilayah bukan sekadar pengetahuan, tetapi juga kekuatan. Karena itu, pengelolaan data spasial harus dilihat dalam konteks geopolitik, bukan hanya aspek ekonomi atau teknologi.