Ketika Dampak Menjadi Mantra Baru

JAKARTA, DISWAY.ID - Ada satu hal yang selalu lahir dari kekuasaan administratif modern: obsesi terhadap dampak. Segala sesuatu harus punya hasil, harus bisa diukur, harus bisa dilaporkan, dan kalau bisa, harus bisa dipamerkan.

Dalam konteks pendidikan tinggi, obsesi ini kini menjelma menjadi slogan baru: Kampus Berdampak. Sebuah frasa yang terdengar luhur, progresif, dan seperti kebanyakan jargon kebijakan cukup kabur untuk menjadi alat kontrol yang efektif.

Pertanyaannya bukan lagi apa itu ilmu, melainkan: “Apa dampaknya?” Dan sejak saat itu, universitas pelan-pelan berhenti menjadi ruang berpikir, dan mulai berubah menjadi pabrik legitimasi.

Dampak sebagai Disiplin

Dalam kerangka pemikiran Michel Foucault, apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sebuah bentuk mekanisme disiplin.

BACA JUGA:Bawa Ruang Belajar Lebih Inklusif, Belajaraya Jakarta 2026 Dorong Kolaborasi Pendidikan

“Dampak” bukan konsep netral. Ia adalah instrumen kuasa, dengan memaksa setiap aktivitas akademik untuk menunjukkan dampak, negara (atau birokrasi pendidikan) secara halus mengatur: apa yang layak disebut pengetahuan, apa yang dianggap berguna, dan apa yang bisa diabaikan sebagai “tidak relevan.”

Dalam logika ini, fakultas eksakta menjadi anak emas. Mereka menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat: robot, aplikasi, teknologi. Dampaknya konkret, atau setidaknya terlihat konkret.

Sementara itu, ilmu-ilmu sosial, hukum, dan terutama humaniora, diposisikan dalam wilayah abu-abu, wilayah yang dalam bahasa kekuasaan sering disebut: tidak prioritas.

Padahal yang sebenarnya terjadi bukanlah ketidakberdampakan, melainkan ketidakcocokan dengan logika pengukuran kekuasaan.

Universitas sebagai Mesin Output

Jürgen Habermas pernah membedakan antara rasionalitas komunikatif dan rasionalitas instrumental. Konsep pertama berorientasi pada pemahaman, dialog, dan pencarian makna, konsep yang kedua berorientasi pada efisiensi, hasil, dan kontrol.

Masalahnya, slogan Kampus Berdampak jelas berpihak pada yang kedua. Universitas tidak lagi ditanya: apakah ia menghasilkan pemikiran kritis, apakah ia memperkaya wacana publik, atau apakah ia membentuk manusia yang utuh.

BACA JUGA:Riwayat Pendidikan RA Kartini, Lulusan Sekolah Belanda yang Ubah Nasib Perempuan Indonesia

Sebaliknya, ia ditanya: berapa output-nya, berapa indikatornya, berapa persen dampaknya. Dengan kata lain, universitas dipaksa berpindah dari ruang diskursus menjadi mesin produksi hasil terukur.

Ironinya, semakin keras universitas berusaha menunjukkan dampak, semakin ia kehilangan makna dari keberadaannya sendiri.

Ekonomi sebagai Bahasa Baru Ilmu

Sumber: