Ketika Dampak Menjadi Mantra Baru
Dalam konteks pendidikan tinggi, obsesi terhadap dampak kini menjelma menjadi slogan baru: Kampus Berdampak. Sebuah frasa yang terdengar luhur, progresif, dan seperti kebanyakan jargon kebijakan cukup kabur untuk menjadi alat kontrol yang efektif.-dok disway-
Tidak mengherankan jika dalam situasi ini, Fakultas Ekonomi & Bisnis justru tampil paling percaya diri. Karena dunia sudah lama belajar satu hal dari ekonomi: yang tidak bisa dihitung, sering kali dianggap tidak ada.
Dampak lalu diterjemahkan menjadi: grafik pertumbuhan, proyeksi investasi, peluang pasar. Masalahnya, grafik tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu menyederhanakan kenyataan.
Dalam esai ini yang hampir terlalu nyata, dampak menjadi sesuatu yang: bisa dipresentasikan bahkan sebelum terjadi, bisa diklaim bahkan tanpa bukti konkret, dan tetap dianggap valid selama terlihat meyakinkan.
Di titik ini, universitas tidak lagi mengejar kebenaran, melainkan narasi yang dapat dijual sebagai kebenaran.
Hukum dan Ilusi Legitimasi
Fakultas Hukum menghadirkan lapisan satir yang berbeda: legitimasi formal. Dalam dunia hukum, sesuatu bisa dianggap sah bukan karena ia berdampak, tetapi karena ia memiliki dasar normatif.
Maka lahirlah fenomena unik: program yang secara praktis belum tentu memberi manfaat nyata, tetapi tetap dianggap berdampak karena: memiliki kajian, memiliki dasar regulasi, dan tentu saja, memiliki dokumen setebal ratusan halaman.
BACA JUGA:Ketika Perempuan Peduli Pendidikan Sumba, 14 Sekolah Diguyur Laptop dan Ratusan Buku
Ini bukan kesalahan hukum. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem yang lebih menghargai pembenaran formal daripada realitas empiris.
Sosial-Politik dan Dampak yang Selalu Ditunda
Ilmu sosial dan politik menghadapi ironi klasik: mereka berbicara tentang masyarakat, tetapi diminta membuktikan dampaknya dalam waktu singkat.
Padahal perubahan sosial adalah proses panjang, sering tak kasat mata, dan hampir selalu tidak linear. Ketika seorang akademisi mengatakan, “masyarakat menjadi lebih sadar,” ia sebenarnya sedang menyampaikan sesuatu yang sangat penting, namun sekaligus paling sulit dibuktikan dalam laporan kinerja.
Di sinilah kebijakan “berdampak” memperlihatkan keterbatasannya: ia hanya mampu mengenali perubahan yang cepat, sederhana, dan mudah dihitung.
Sementara perubahan yang mendalam, justru yang paling menentukan, sering luput dari perhatian.
Humaniora: Korban yang Paling Jujur
Jika ada disiplin yang paling telanjang dalam menghadapi absurditas ini, maka itu adalah humaniora. Filsafat, sastra, Sejarah, semua bergerak dalam wilayah makna, refleksi, dan pemahaman manusia atas dirinya sendiri.
Namun dalam rezim “dampak”, pertanyaan yang muncul menjadi brutal: “Apa gunanya berpikir?” Karena berpikir tidak menghasilkan grafik. Karena merenung tidak menghasilkan angka. Karena memahami tidak bisa diunggah dalam bentuk laporan berbasis KPI.
Dan di sinilah tragedi sekaligus komedi terjadi: Ketika humaniora mencoba membuktikan dampaknya, ia dipaksa menjadi sesuatu yang bukan dirinya, festival, pawai, atau acara simbolik yang sebenarnya hanyalah kompromi dengan sistem yang tidak memahaminya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: