“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki diri dan masyarakat tetap tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan dan diganti SGS, seperti dulu. Mereka sudah paham ancaman ini,” kata Purbaya.
BACA JUGA:Ini Dia Pemilik Bandara IMIP Morowali yang Disebut Beroperasi Tanpa Izin hingga Disorot Menhan
BACA JUGA:Jaga Stabilitas Harga, BULOG Distribusikan 48 Ton Beras Premium ke Batam
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara terpisah menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan izin masuk terhadap beras impor tersebut di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang.
Beras ilegal itu kini telah disegel di sebuah gudang milik PT Multazam Sabang Group (MSG).
Pemeriksaan dilakukan pada Minggu lalu setelah laporan adanya pemasukan beras yang tidak sesuai prosedur.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaku dapat laporan sekitar pukul dua siang bahwa 250 ton beras masuk ke Sabang tanpa izin pusat.
"Kami langsung koordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam. Gudang sudah kami tutup dan beras tidak boleh keluar,” jelas Amran Sulaiman.
BACA JUGA:LLDIKTI III Dorong Kolaborasi dan Perluasan Akses Kuliah Lewat KJMU
BACA JUGA:Nih Cara Cek Status Penerima Bansos PKH dan BPNT November 2025, Warga Siapkan NIK KTP!
Meskipun Sabang merupakan kawasan perdagangan bebas, Amran menegaskan bahwa komoditas pangan seperti beras tetap wajib mengikuti prosedur resmi dan mendapat rekomendasi kementerian terkait.
Ia mengungkapkan harga beras impor tersebut lebih murah dibandingkan beras lokal, sehingga memunculkan dugaan adanya motif ekonomi di balik pemasukan ilegal ini.
Amran juga telah mengonfirmasi kepada Menteri Perdagangan, pejabat Kementerian Pertanian, Bapanas, hingga level deputi, dan dipastikan tidak ada satu pun lembaga pemerintah yang memberikan izin impor tersebut.
Amran menegaskan stok beras di Sabang masih aman sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan impor komoditas tersebut.
Warga Sabang Dukung Penindakan