Eks Kapolri ini menyampaikan bahwa Presiden telah memutuskan penambahan bantuan BTT sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak, serta Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi.
Di samping itu, Mendagri juga menggalang dukungan antardaerah yang hingga kini telah mencapai hampir Rp60 miliar dan disalurkan langsung ke daerah terdampak.
BACA JUGA:Nataru 2025/2026, AHY Klaim Penerbangan Tepat Waktu di Bandara Soetta Capai 90 Persen
BACA JUGA:Sempat Melarikan Diri dari OTT, Jaksa Kejari HSU Akhirnya Ditahan KPK
Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya pembersihan lumpur sebagai prioritas utama, terutama pada fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan perkantoran pemerintahan.
Menurutnya, kehadiran negara harus tampak nyata di tengah masyarakat melalui kerja bersama TNI, Polri, Pemda, dan relawan.
“Pembersihan ini nomor satu menurut saya, pembersihan ini dari lumpur-lumpur ini,” jelasnya.
Terkait penanganan perumahan, Mendagri meminta Pemda segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara rinci by name dan by address, baik kategori rusak ringan, sedang, berat, maupun hilang.
Data tersebut akan menjadi dasar pemberian bantuan langsung kepada masyarakat serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait.