JAKARTA, DISWAY.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang.
Ia menilai kondisi wilayah tersebut memerlukan perhatian khusus karena tingkat kerusakan yang relatif lebih parah dibandingkan daerah terdampak lainnya.
Mendagri menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi telah berdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BACA JUGA:Petani Milenial Raup Omzet 2 Kali Lipat Usai Jadi Pemasok Sayur Program MBG
BACA JUGA:Pastikan Kenyamanan Liburan Nataru, Pertamina Siapkan 4 Layanan Utama
Namun, Aceh Tamiang menunjukkan kondisi yang berbeda.
“Dari pengamatan udara, Aceh Tamiang terlihat masih dipenuhi lumpur. Kondisinya berbeda dibandingkan daerah lain yang saya kunjungi, termasuk di Sumatera Barat,” ujar Tito Karnavian dalam keterangannya, Selasa, 23 Desember 2025.
Ia mengungkapkan bahwa sejak hari pertama bencana, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait lainnya terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menegaskan bahwa ketersediaan cadangan beras nasional dalam kondisi sangat kuat.
BACA JUGA:Tanggap Darurat Bencana Sumatera, Rumah Zakat Jangkau 75.045 Penerima Manfaat
BACA JUGA:Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Tinggal Menunggu Waktu
Ia memastikan daerah terdampak bencana dapat mengakses cadangan beras Bulog tanpa batas sepanjang ada permintaan resmi dari kepala daerah.
“Sepanjang untuk kepentingan bencana itu dapat dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dijual murah, bukan, tanpa biaya, gratis berapa pun juga diminta asal bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain logistik pangan, Mendagri menyoroti keterbatasan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di banyak daerah terdampak.