JAKARTA, DISWAY.ID-- Selama bertahun-tahun, maraknya fenomena penyalahgunaan kebebasan berpendapat di ranah media sosial masih terus menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung usai.
Terkini, beberapa pakar juga turut menyoroti bagaimana garis batas antara kritik dan hate speech perlahan mulai memudar seiring dengan perkembangan masif dari penggunaan media sosial.
BACA JUGA:Kabar Duka, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Prof Dr KH Amal Fathullah Wafat
BACA JUGA:Pakar Hukum: Indonesia Perlu Tegaskan Batas Kritik dan Hate Speech di Tengah Krisis Bencana
Salah satunya adalah Guru Besar Universitas Trisakti, Prof. Trubus Rahardiansah.
Menurutnya, banyak kasus hate speech yang terjadi bukan karena niat mengkritik kebijakan gagal, namun karena emosi yang tidak terkontrol atau ketidaktahuan akan dampaknya.
Oleh karena itulah, dirinya menilai diperlukannya edukasi publik dan kampanye literasi digital perlu digencarkan untuk membantu masyarakat mengetahui batas-batas kebebasan berpendapat, serta konsekuensi hukum ujaran kebencian.
BACA JUGA:Pramono Anung: Kemenangan Persija Jadi Kado Awal Tahun untuk Warga Jakarta
BACA JUGA:Api Pipa Gas TGI di Inhil Padam, Perbaikan Ditarget Rampung 5 Hari, Korban Dalam Pemulihan
"Penegakan hukum seharusnya bersifat preventif sekaligus represif, tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah melalui pemahaman yang benar,” pungkas Trubus kepada media secara daring, pada Sabtu (03/12).
Lebih lanjut, Trubus juga menambahkan bahwa di era digital ini, perbedaan antara opini tajam, hate speech, dan hoax sering kabur, tetapi secara hukum dan etika publik, batas ini penting.
"Tanpa pemahaman yang jelas, kritik sosial bisa salah ditafsirkan sebagai penghinaan atau penyebaran kebencian, sementara hate speech dan hoax justru bisa disamakan dengan kebebasan berpendapat tanpa konsekuensi,” ujarnya.
BACA JUGA:Amerika Gempur Venezuela, Kemlu Pastikan WNI Aman
BACA JUGA:Perebutan Sengit Joao Cancelo Seret Drama Transfer Inter Milan Januari 2026
Kendati begitu, Trubus juga menyatakan perlu ada penegakan hukum yang adil dan edukatif.