Pertama, kata Gus Ipul, masyarakat dapat mengusulkan atau meyanggah data penerima bantuan melalui jalur formal.
"Kita bisa memproses lewat RT/RW nanti ke kelurahan ada Operator Desa di sana. Operator Desa ini nanti terhubung dengan Dinsos setempat," imbuhnya.
BACA JUGA:Akhirnya, Yaqut Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Kuota Haji 2024: Stafnya Juga Kena!
BACA JUGA:Yaqut Cholil Sudah Tersangka, Kuasa Hukum Tekankan Prinsip Praduga Tak Bersalah
Di Dinsos setempat, nantinya sudah terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG).
Selain itu, Kemensos juga membuka jalur partisipasi langsung masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur usul-sanggah.
Tak hanya itu, bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi, Kemensos juga telah menyediakan layanan Command Center 24 jam melalui nomor 021-171.
"Ini adalah menjadi penting bagi kami untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang kondisi keluarga penerima manfaat," urainya.
Dia menegaskan, pemerintah tidak menutup diri, apalagi menutup-nutupi soal data yang memang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
BACA JUGA:KPK Tetapkan Yaqut Cholil Jadi Tersangka Korupsi Haji!
BACA JUGA:Jangan Ngeyel! Polda Metro Larang Jakmania Nekat ke Bandung Saat Persib vs Persija
Sepanjang tahun ini, lanjut Gus Ipul, sudah ada lebih dari 3 juta penerima bantuan sosial kepada warga yang lebih memenuhi kriteria.
Tak hanya itu, lebih dari 11 juta penerima maanfaat Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga telah dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak membutuhkan.
"Jadi apa yang kami lakukan ini adalah sungguh-sungguh dan mohon ini dimaklumi, dipahami dengan baik," tegasnya.
Mandat kedua Presiden, masih kata Gus Ipul, adalah memastikan bansos tidak berhenti pada bantuan semata.
Namun, ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan agar penerima manfaat dapat naik kelas secara bertahap.