Sejalan dengan itu, M. Putra Hutama, Tenaga Ahli Utama Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), menyampaikan bahwa KSP mendukung penguatan industri nasional secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Ia menegaskan bahwa kebijakan perdagangan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dijalankan secara adil, terukur, dan berbasis data.
BACA JUGA:Kemenperin Persiapkan Penyerapan Anggaran dan Belanja Industri di Tahun 2026
Menurutnya, isu BMAD dan BMTP perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yakni menjaga ketahanan industri nasional tanpa mengganggu kelangsungan rantai pasok.
Oleh karena itu, KSP memandang kajian ini penting sebagai dasar objektif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil telah mempertimbangkan kesiapan pasokan domestik, baik dari sisi volume maupun kesesuaian spesifikasi teknis, agar perlindungan industri tidak menimbulkan distorsi baru dalam ekosistem industri nasional.
Dari sisi pembina industri, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (IMHLP) Kementerian Perindustrian, Alfita, menegaskan bahwa Kemenperin berkepentingan memastikan kebijakan perdagangan sejalan dengan penguatan struktur industri nasional, termasuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku bagi sektor manufaktur.
“Kajian ini menjadi pijakan berbasis data bagi kami untuk merumuskan kebijakan industri yang seimbang antara perlindungan industri hulu dan keberlangsungan industri hilir,” ujarnya.
Dalam konteks ini rencana penerapan BMAD dan BMTP, hilirisasi Indonesia justru bisa terancam.
Hilirisasi bertujuan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat industri pengolahan, dan membuka lapangan kerja.
Namun apabila industri hilir kehilangan daya saing akibat kebijakan bahan baku yang tidak tepat sasaran, maka nilai tambah hilang, industri melemah, dan hilirisasi berisiko mundur.
Ironisnya, kondisi ini juga akan berbalik melemahkan industri hulu nasional, karena serapan dari industri hilir menurun.
BACA JUGA:Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 Dinilai Stabil, Industri AMDK Bersiap Tancap Gas
Artinya, perlindungan yang tidak seimbang berpotensi menjadi bumerang bagi seluruh ekosistem industri nasional.
Gabungan asosiasi industri plastik hilir pun secara tegas menyorot dampak lanjutan yang bersifat strategis.
Ketika bahan baku dalam negeri menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif, industri manufaktur nasional kehilangan daya saing, dan impor barang jadi menjadi semakin menarik secara harga.
Dampak kebijakan ini akan langsung dirasakan oleh industri nasional bergantung pada bahan baku plastik strategis, khususnya PP Copolymer, PP Homopolymer, dan LLDPE.