Agenda tidak selalu disusun secara kasar; sering kali ia bekerja halus, melalui pengulangan dan pembingkaian.
Foucault menyebut bentuk kekuasaan modern ini sebagai governmentality—cara mengelola masyarakat bukan terutama lewat paksaan, tetapi lewat pengaturan cara berpikir.
Manusia diarahkan untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan logika yang dianggap “masuk akal”, “normal”, dan “tidak terhindarkan”. Narasi memainkan peran kunci dalam proses ini.
Ketika sebuah isu terus-menerus dipresentasikan sebagai ancaman, publik akan menerima pembatasan sebagai sesuatu yang wajar.
Ketika pembangunan selalu diceritakan sebagai kemajuan, kritik mudah dilabeli sebagai penghambat.
BACA JUGA:Misbakhun: Pro-Kontra Thomas Djiwandono Wajar, Mekanisme BI Tetap Terjaga
Ketika kelompok tertentu terus direpresentasikan secara negatif, stigma menjadi bagian dari kesadaran kolektif.
Semua itu terjadi tanpa perlu paksaan hukum yang keras. Narasi sudah cukup.
Namun penting dicatat, bagi Foucault, di mana ada kekuasaan, di situ selalu ada kemungkinan perlawanan.
Kesadaran kritis terhadap narasi adalah salah satu bentuk perlawanan itu.
Membaca media dengan jarak, mempertanyakan pengulangan, dan menelusuri siapa yang diuntungkan oleh suatu cerita adalah tindakan politik, meski tampak sederhana.
Esai ini bukan ajakan untuk menolak semua narasi, melainkan untuk menyadari bahwa tidak ada narasi yang sepenuhnya netral.
Setiap cerita membawa sudut pandang.
Setiap “kebenaran” memiliki konteks. Tugas warga yang berpikir bukan hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga membongkar bagaimana informasi itu disusun.
Pada akhirnya, hukum memang mengatur perilaku. Tetapi sebelum perilaku diatur, pikiran harus lebih dulu diarahkan. Narasi adalah pintu masuknya.
Di era banjir informasi, kemampuan membaca narasi secara kritis bukan sekadar kecakapan intelektual, melainkan syarat dasar untuk menjaga kebebasan berpikir.