JAKARTA, DISWAY.ID - Pengamat sosial Prof. Musni Umar menilai demokrasi Indonesia belum berjalan optimal karena kondisi sosial masyarakat yang masih dibayangi kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan.
Dalam diskusi bertema masa depan Pilkada di Jakarta, Prof. Musni Umar menyampaikan bahwa kualitas demokrasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata masih terbatas.
Menurut Prof. Musni Umar, mayoritas masyarakat Indonesia memiliki tingkat pendidikan hingga SMP, sehingga tantangan demokrasi Indonesia semakin kompleks dalam praktik pemilihan umum dan pilkada.
Data pendidikan nasional yang disinggung Prof. Musni Umar menunjukkan lebih dari 50 persen masyarakat hanya mengenyam pendidikan sampai SMP, yang dinilai berdampak pada kualitas partisipasi dalam demokrasi Indonesia.
BACA JUGA:Pilkada e-Voting Diusulkan, DPR Ingatkan Risiko Pengamanan Teknologi
Kemiskinan Dinilai Picu Politik Uang di Pilkada
Selain faktor pendidikan, Prof. Musni Umar menegaskan kemiskinan menjadi penyebab utama suburnya praktik politik uang dalam pilkada langsung maupun pemilu lainnya.
Menurut Prof. Musni Umar, masyarakat yang hidup dalam tekanan ekonomi cenderung rentan terhadap praktik politik uang karena kebutuhan finansial jangka pendek.
Fenomena politik uang di pilkada disebut Prof. Musni Umar sebagai konsekuensi dari belum tuntasnya persoalan sosial-ekonomi di Indonesia.
Ia menekankan bahwa perbaikan demokrasi Indonesia tidak cukup hanya dengan mengubah sistem pilkada, tetapi harus dibarengi dengan upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendidikan rakyat.
BACA JUGA:Mensesneg Ungkap Arahan Prabowo soal Pilkada: Kepentingan Rakyat Jadi Prioritas
Perdebatan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Perdebatan mengenai pilkada langsung atau pilkada melalui DPRD dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar demokrasi Indonesia jika akar masalah sosial belum dibereskan.
Sejumlah pengamat menyebut desain sistem pilkada harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk efisiensi biaya politik dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam diskusi yang sama, pengamat politik Yusak Farchan menyoroti bahwa biaya pilkada yang tinggi juga berkaitan dengan struktur pemerintahan daerah.
Menurut Yusak Farchan, posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menuntut keselarasan kebijakan antara presiden dan kepala daerah agar program nasional berjalan efektif.
BACA JUGA:Sampah Tak Terurus, Pilar Saga Gak Kepikiran Nyalon di Pilkada 2029