JAKARTA, DISWAY.ID – Indonesia tak ingin lagi sekadar menjadi pasar dalam ekosistem ekonomi haji global.
Melalui pengembangan Kampung Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mulai menancapkan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi haji dan umrah dunia.
Sejak awal, BPKH melalui BPKH Limited dirancang sebagai instrumen investasi di ekosistem haji dan umrah.
Orientasinya bukan menjadi perantara layanan, melainkan membangun pijakan strategis Indonesia dalam struktur ekonomi haji.
“Orientasi awal pembentukan BPKH Limited atas dukungan kementerian lainnya yaitu Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan yang berdiri tahun 2023 adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah,” jelas Anggota BP BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini.
BACA JUGA:Demi Layani Kesehatan Calon Jemaah Haji, YARSI akan Siapkan Dokter Pendamping
“Tujuannya agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli musiman (baca: procurement), tetapi memiliki posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi tersebut (investasi), jadi ini merupakan tahapan pertama untuk secara gradual pergeseran dari procurement ke investasi," tambah Arief.
Dalam perjalanan penetrasi pasar dan learning curve BPKH Limited, masih diperlukan penguatan regulasi dalam Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji agar model investasi ekosistem dapat dijalankan secara lebih komprehensif.
Revisi regulasi itu kini sedang diproses sebagai bagian dari penguatan tata kelola jangka panjang.
Dalam fase penetrasi pasar tersebut, BPKH Limited belum sepenuhnya dapat tampil sebagai pemain utama sebagaimana desain awalnya. Dalam praktik tertentu BPKH terlihat lebih sebagai fasilitator.
Inilah yang menjadi fokus BPKH sekarang.
BACA JUGA:Dana Haji Dianggap 'Mirip Ponzi’, BPKH Dorong Sistem Individual Account
“Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara,” tegas Kepala BP BPKH, Fadlul Imansyah.
Kedaulatan ekonomi haji bukan komersialisasi ibadah.
Ibadah tetaplah ibadah. Namun tata kelola ekonominya harus profesional, efisien, dan berpihak kepada jamaah.