BACA JUGA:Analis Prediksi IHSG Masih Berpotensi Menguat Meski Kembali Ditutup Melemah
"Prinsip praduga tak bersalah tetap menjadi pijakan utama dalam negara hukum. Namun asas tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan dugaan serius menggantung tanpa kepastian. Justru demi melindungi nama baik yang bersangkutan, proses klarifikasi hukum yang terbuka dan profesional sangat diperlukan," katanya.
Sebagai lembaga independen dengan mandat konstitusional, Faris menekankan bahwa KPK tidak boleh terlihat pasif terhadap informasi yang telah menjadi perhatian luas masyarakat.
"Setiap dugaan gratifikasi, terutama yang menyeret nama pejabat negara, harus segera ditelaah, didalami, dan jika memenuhi unsur, diproses sesuai hukum," ujarnya.
Faris menyebut bahwa ketegasan dan transparansi adalah satu-satunya cara menjaga kredibilitas lembaga penegak hukum. Jika pembiaran terus berlangsung, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi individu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas pejabat publik.
"Kita tidak bisa membiarkan dugaan gratifikasi yang menyentuh pejabat negara hanya menjadi omongan masyarakat. KPK harus menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan tegas," pungkasnya.