JAKARTA, DISWAY.ID– Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Energi Bersih dan Terbarukan, dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai ketua.
Inisiatif ini jadi langkah besar Indonesia menuju transisi energi hijau, fokus pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) dan konversi massal kendaraan bensin ke listrik.
Pengumuman ini disampaikan usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026.
BACA JUGA:KP2MI Berikan Pendampingan PMI di Kuwait Terdampak Konflik Timur Tengah
"Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini dan tadi kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat," ujar Bahlil Lahadalia.
Dengan target ambisius ini, pemerintah harap kurangi ketergantungan bahan bakar fosil, potong subsidi energi, dan dorong ekonomi hijau. Yuk, simak detailnya!
Bahlil ditugaskan langsung oleh Prabowo untuk percepatan energi terbarukan. Fokus utamanya mencakup pengembangan PLTS hingga 100 GW, ganti PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) yang boros subsidi.
Selain itu, konversi bertahap 120 juta motor bensin ke motor listrik, plus dorong penggunaan mobil listrik.
BACA JUGA:Rp58 Miliar Aset Judol Diserahkan Bareskrim ke Negara, Hasil Penelusuran 132 Situs
"Di dalamnya termasuk kaitannya dengan 100 gigawatt untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan, dan juga adalah percepatan konversi kit dari kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin, kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik," tambah Bahlil.
Proyek PLTS seperti ini sudah ada contohnya di Indonesia, seperti PLTS terbesar di Cirata atau Likupang.
Lewat satgas ini, pemerintah targetkan efisiensi besar. Konversi PLTD ke PLTS dan kendaraan ke listrik bakal kurangi beban subsidi energi tahunan yang mencapai triliunan rupiah.
"Kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengonversi dari PLTD ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik," jelas Bahlil.
Prabowo ingin implementasi segera, dengan batas maksimal 3-4 tahun. Bahkan lebih cepat jika memungkinkan. Ini sejalan dengan visi ketahanan energi nasional yang sudah digagas sejak awal pemerintahan.