JAKARTA, DISWAY.ID - Adanya dugaan sabotase dalam proses penegakan hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, yang menyoroti perbedaan penyidikan kasus Andrie Yunus antara versi TNI dan Polri.
BACA JUGA:Contraflow 3 Lajur Tol Japek Diperluas, JTT Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Lebaran 2026
Dirinya menyoroti perbedaan mencolok antara hasil penyelidikan Polda Metro Jaya dan pernyataan dari TNI melalui Pusat Polisi Militer (Puspom).
Sebelumnya, Puspom TNI mengumumkan telah mengamankan empat orang dari Denma BAIS TNI berinisial NDP, SL, BHW, dan ES yang diduga terlibat dalam tindak pidana penganiayaan berencana.
Sementara itu, di hari yang sama, Polda Metro Jaya mengungkap dua inisial terduga pelaku, yakni BAC dan MAK, bahkan membuka kemungkinan jumlah pelaku lebih dari empat orang.
Menurutnya, perbedaan informasi tersebut justru membingungkan publik dan berpotensi mengaburkan proses pengungkapan kasus.
BACA JUGA:Motif Empat Prajurit TNI Siram Air Keras ke Aktivis KontraS Masih Misteri
"Terlihat jelas adanya perbedaan narasi yang disampaikan kepada publik. Ini berpotensi mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan," katanya kepada awak media, Kamis 19 Maret 2026.
Dinilainya, langkah TNI yang menyampaikan versi berbeda dari hasil penyelidikan Polri dapat dianggap sebagai bentuk interupsi terhadap proses hukum yang tengah berlangsung.
Di sisi lain, Hendardi mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini secara objektif, transparan, dan cepat.
Dalam perkembangan sebelumnya, penyelidikan oleh Polda Metro Jaya dinilai cukup progresif.
BACA JUGA:Daftar Negara Rayakan Idul Fitri 2026 Tanggal 20 Maret, Arab Saudi hingga Palestina
Polisi telah mengumpulkan berbagai bukti, termasuk rekaman CCTV, keterangan saksi, hingga analisis pergerakan pelaku yang dinilai mengarah pada pengungkapan yang kuat.