JAKARTA, DISWAY.ID-- Klaim pemerintah terkait stok bahan bakar minyak (BBM) yang disebut aman menuai sorotan.
Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan Tifa, Firdaus Cahyadi, menilai transparansi data cadangan energi nasional masih minim dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.
BACA JUGA:Komisi X DPR Tegaskan Tatap Muka Tetap Prioritas di Sekolah
Sebelumnya, pemerintah menyampaikan stok BBM dalam kondisi aman hingga 21 hari ke depan, terutama menjelang periode Lebaran.
Namun, hingga kini tidak ada pembaruan informasi terkait sisa cadangan setelah periode tersebut terlampaui lebih dari satu pekan.
Menurut Firdaus, ketidakjelasan ini berisiko memicu keresahan di masyarakat. Ia mengingatkan, tanpa keterbukaan data yang memadai, potensi panic buying bisa terjadi sewaktu-waktu jika publik merasa pasokan terancam.
BACA JUGA:42 Persen Kendaraan Belum Kembali ke Jakarta, Korlantas Siapkan Pengamanan
“Kalau tidak dibuka secara berkala, masyarakat bisa berspekulasi sendiri. Ini berbahaya karena bisa memicu kepanikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika pernyataan pemerintah mengenai stok aman tidak sesuai dengan kondisi riil, maka kepercayaan publik akan tergerus.
Bahkan, hal tersebut bisa memperparah persepsi bahwa pemerintah menutup-nutupi kerentanan energi nasional.
Di sisi global, tekanan terhadap pasokan energi semakin meningkat. Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menetapkan status darurat energi nasional di Filipina akibat ancaman krisis BBM yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah.
BACA JUGA:Arus Balik Lebaran 2026 di Tol Cikatama Tembus 106 Ribu Kendaraan, Gelombang Kedua Masih Berpotensi
Firdaus menilai, situasi global tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi Indonesia untuk lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi energi nasional.
Transparansi dinilai penting agar masyarakat memahami risiko sekaligus dapat berpartisipasi dalam penghematan energi.
“Kalau data dibuka, publik bisa ikut mengantisipasi, bukan justru panik,” tegasnya.