“Penggunaan LPG dioptimalkan sebagai bahan baku penyangga atau buffer dalam proses produksi guna menutupi celah kekurangan pasokan nafta,” ucapnya.
Di sisi lain, Kemenperin mendorong peningkatan penggunaan plastik daur ulang berkualitas tinggi sebagai substitusi bahan baku.
“Pemerintah mendorong peningkatan penggunaan plastik hasil daur ulang atau recycled plastic berkualitas tinggi sebagai substitusi pasokan untuk menjaga stabilitas stok di pasar,” jelas Agus.
BACA JUGA:Harga Plastik Naik, Pedagang Akui Stok Pasokan Mulai Langka di Pasaran
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah mencari sumber alternatif penyuplai Nafta untuk kebutuhan bahan baku plastik di dalam negeri.
"Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya ke Afrika, India, dan Amerika," tambah Budi.
Ia mengaku pencarian negara asal untuk impor Nafta memerlukan waktu, karena gangguan di Timur Tengah bersifat mendadak. Namun, Budi tetap berharap agar proses peralihan sumber impor bahan baku plastik ini bisa berjalan dengan baik, sehingga harga plastik bisa kembali normal.
"Kami terus berkomunikasi dengan asosiasi dan pelaku industri untuk mendatangkan alternatif lain selain negara-negara itu. Perwakilan kita di luar negeri mencari suplier-suplier baru untuk bisa ekspor masuk ke Indonesia, karena ini kan tidak terjadi di Indonesia saja," ucap dia.
BACA JUGA:Di Tengah Lonjakan Harga Plastik, Bisnis Reuse dan Refill Naik Daun
Momentum Kurangi Sampah Plastik
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Dipo Nusantara, menilai lonjakan harga plastik akibat konflik di Timur Tengah harus dijadikan momentum untuk mengurangi sampah plastik.
“Lonjakan harga plastik ini seharusnya menjadi titik balik untuk mengurangi ketergantungan kita. Penggunaan plastik di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi sampah laut kita masih mendominasi, padahal sampah di laut itu berbahaya bagi ekosistem dan sangat sulit dibersihkan,” ujar Dipo.
Dipo mengungkapkan fakta bahwa sampah laut di Indonesia masih didominasi oleh material plastik yang sangat sulit terurai.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2023, Indonesia menghasilkan 56,6 juta ton sampah per tahun, di mana hampir 10 juta ton atau 18 persen di antaranya adalah sampah plastik.
Dipo memperingatkan bahwa jika pola konsumsi tidak segera diubah, timbunan plastik akan menjadi bom waktu ekologis yang membebani keuangan negara di masa depan melalui tingginya biaya pemulihan lingkungan.
“Kita harus jujur bahwa sampah plastik adalah ancaman serius. Plastik mencemari laut, membunuh biota, hingga menyumbat saluran air yang memicu banjir. Upaya pengurangan harus dilakukan secara sistematis sekarang juga, jangan menunggu kondisi lingkungan semakin memburuk,” tegas legislator PKB tersebut.
Legislator asal NTT ini mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan pelarangan plastik sekali pakai secara nasional dan memperluas program daur ulang.