JAKARTA, DISWAY.ID -- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng Barisan 8 Center untuk mempercepat pembangunan desa melalui kolaborasi lintas sektor.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama strategis di Jakarta, Selasa, 28 April 2026.
BACA JUGA:KAI Ungkap Penyebab Operasional Lumpuh Usai Tabrakan Kereta di Bekasi, 27 Perjalanan Dibatalkan
Kolaborasi itu melibatkan relawan, perguruan tinggi, hingga sektor swasta sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan nasional berbasis desa sesuai arahan Presiden.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun desa.
Karena itu, seluruh elemen masyarakat didorong ikut terlibat melalui skema desa binaan.
"Kita ini support team, bukan superman. Semua harus terlibat dan memiliki desa binaan," ujar Yandri, Selasa.
BACA JUGA:MNC Nilai Ada yang Janggal dalam Putusan CMNP, Siap Tempuh Banding hingga PK
Menurutnya, pendekatan kolaboratif diperlukan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan desa, mulai dari keterbatasan listrik, wilayah blank spot, akses air bersih, hingga pendidikan.
Ia menekankan bahwa desa harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek.
"Kalau desa maju, maka Indonesia akan maju," katanya.
Dalam kerja sama tersebut, Barisan 8 Center dilibatkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, salah satunya pengembangan desa ekspor yang masuk dalam 12 aksi pembangunan desa nasional.
Saat ini sejumlah desa ekspor telah berkembang dengan komoditas unggulan seperti kopi, vanili, kemiri, dan gula aren.
Program ini bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat desa sekaligus memperluas akses pasar global.
BACA JUGA:60 Juta Warga Belum Terkoneksi Internet! Meutya Hafid dan Kemendes Siapkan Gerakan Digitalisasi Desa