Martha Nussbaum (2010) mengingatkan bahwa pendidikan yang terlalu diarahkan pada pertumbuhan ekonomi berisiko melemahkan kemampuan berpikir kritis dan empati sosial masyarakat.
Demokrasi membutuhkan warga negara yang mampu memahami kompleksitas manusia, bukan sekadar tenaga kerja yang efisien.
Pandangan itu menjadi penting di tengah kecenderungan global yang semakin menempatkan pendidikan sebagai instrumen ekonomi.
Kampus perlahan diarahkan untuk mengikuti logika pasar yang sangat cepat berubah.
Universitas dapat berubah menjadi lembaga pelatihan teknis yang sibuk mengejar tren industri tanpa sempat membangun horizon pengetahuan yang lebih luas.
BACA JUGA:Terjebak Arsip: Negarawan di Cermin Retak
Padahal kebutuhan pasar sendiri terus bergerak.
Keterampilan yang hari ini dianggap penting dapat menjadi usang hanya dalam hitungan beberapa tahun.
Laporan OECD bahkan menunjukkan bahwa kemampuan yang paling dibutuhkan pada masa depan justru meliputi berpikir kritis, kreativitas, kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan adaptasi sosial.
Kompetensi semacam itu lahir melalui pendidikan yang memberi ruang pada refleksi, dialog, eksplorasi gagasan, dan kebebasan berpikir.
Kampus memerlukan ruang akademik yang memungkinkan mahasiswa memahami manusia dan masyarakat secara utuh, bukan hanya mempelajari keterampilan teknis tertentu.
BACA JUGA:Ketika Dampak Menjadi Mantra Baru
Salah Diagnosis
Perdebatan tentang pendidikan dan pengangguran sering pula melahirkan diagnosis yang kurang tepat.
Ketika angka pengangguran sarjana meningkat, kampus kerap menjadi pihak pertama yang disalahkan.
Program studi dianggap terlalu banyak. Kurikulum dinilai tidak relevan. Perguruan tinggi dipandang gagal membaca kebutuhan pasar.