Namun di sisi lain, PT Indobuildco memegang HGB selama 30 tahun atas bangunan tersebut.
Kedudukan kedua hak tersebut lantas menjadi alasan kuat sengketa yang berlangsung selama puluhan tahun hingga saat ini.
Pada pertengahan tahun 2000-an, sengketa lahan ini menjadi perdebatan administrasi pertahanan.
BACA JUGA:Koalisi Sipil Tolak Rencana Eksekusi Hotel Sultan yang Tinggal Menghitung Hari
Bahkan kasus itu berubah menjadi sengketa hukum yang melibatkan banyak lembaga peradilan.
PT Indobuildco juga sempat berupaya menggugat legalitas HPL milik negara, sementara pemerintah terus mempertahankan posisi bahwa kawasan tersebut adalah aset negara.
Kasus terus bergulis hingga pengadilan negeri memberikan permohonan untuk melakukan proses eksekusi lahan Hotel Sultan pada Juni 2026.