Menurutnya, lokasi tersebut selama ini dikenal sebagai kawasan permukiman sehingga kemunculan usaha berskala besar menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian perizinannya.
"Kalau sejak awal pemerintah daerah dilibatkan, bisa dicek apakah lokasi itu memang layak menjadi tempat usaha, bagaimana kondisi lingkungannya, apakah dekat sekolah, rumah ibadah, atau fasilitas umum lainnya. Koordinasi ini penting agar tidak muncul konflik di kemudian hari," katanya.
Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini menegaskan, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah justru akan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif.
"Jadi yang kami minta bukan memperlambat investasi. Justru koordinasi diperlukan agar investasi berjalan lancar dan konflik sosial bisa dicegah. Ketika konflik terjadi, yang menangani pemerintah daerah, sementara biaya, waktu, dan tenaga juga ikut terbuang," ucapnya.
Selain menyoroti OSS, Baco juga menilai sejumlah fasilitas kantor PTSP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang sudah saatnya direvitalisasi, agar sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin modern.
Dia berujar, pembenahan tidak hanya menyangkut tampilan gedung, tetapi juga penataan alur pelayanan sehingga masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih cepat, nyaman, dan efisien.
"Fasilitas di PTSP DKI sudah waktunya dirombak dan disesuaikan dengan flow (alur) yang seharusnya terkait pelayanan, khususnya untuk lantai 1, 2 dan 3," tuturnya.
BACA JUGA:BNI Perkuat Budaya Layanan Lewat CX100 Danantara, Fokus Tingkatkan Customer Experience
Baco mengatakan, revitalisasi justru lebih mendesak dilakukan di kantor-kantor PTSP tingkat kelurahan yang sebagian besar telah beroperasi hampir 14 tahun.
Menurutnya, sejumlah fasilitas di beberapa kelurahan sudah mengalami penurunan kualitas sehingga perlu segera diperbaiki agar mampu mendukung pelayanan prima kepada masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah PTSP Kelurahan Pegangsaan yang dinilai membutuhkan pembenahan fasilitas, termasuk ruang pelayanan dan sarana pendukung lainnya.
Dia juga menilai kondisi toilet tamu di sejumlah kantor PTSP Kelurahan belum mencerminkan standar pelayanan publik yang layak bagi kota metropolitan.
"Di tambah lagi toilet nya yang tidak mendukung sebagai toilet tamu PTSP Kelurahan yang mau jadi kota global. Karena PTSP ini salah satu muka nya Pemda DKI Jakarta selain faktor-faktor lainnya," imbuh dia.
Baco berharap peremajaan fasilitas dilakukan secara bertahap di seluruh kantor PTSP sehingga kualitas pelayanan publik terus meningkat.
Fasilitas yang representatif akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global yang mengedepankan pelayanan publik berkualitas.