“Kami persilakan masyarakat untuk terus datang, berkunjung, berkonsultasi, mengajukan proses pelayanan dan juga kita akan carikan berbagai solusi yang ada,” ujarnya.
Ada Talk Show hingga PASTI ADA SOLUSI
Rangkaian Festival Layanan AHU Berdampak 2026 juga diisi dengan berbagai kegiatan edukatif. Salah satunya talk show yang membahas apostille dan legalisasi, Perseroan Perorangan, serta layanan pidana.
Memasuki hari berikutnya, pembahasan diperluas ke sejumlah layanan lain, seperti fidusia, kenotariatan, Perseroan Terbatas, kewarganegaraan, perkumpulan dan yayasan.
Agenda tersebut juga mencakup program “PASTI ADA SOLUSI” Special Edition yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan festival.
Widodo menegaskan, keberhasilan sebuah pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan. Ukuran utamanya adalah manfaat nyata yang diterima masyarakat.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan layanan adalah manfaat yang diterima masyarakat,” katanya.
Aparatur Diminta Ubah Pola Pikir
Transformasi pelayanan hukum juga harus dibarengi perubahan pola pikir aparatur pemerintah. Supratman meminta seluruh jajaran Kementerian Hukum memahami posisi mereka sebagai pelayan masyarakat.
Menurutnya, berbagai inovasi dan digitalisasi layanan yang dilakukan pemerintah pada akhirnya ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.
“Percayalah, semua upaya yang kami lakukan ini semata-mata karena kami semua adalah pelayan bapak ibu semua sebagai pelayan masyarakat. Maka kami akan memberikan yang terbaik. Kalau ada yang kurang, beritahu kami,” ujar Supratman.
Festival Layanan AHU Berdampak 2026 di Bandung pun menjadi lebih dari sekadar agenda pelayanan. Kegiatan ini menunjukkan perubahan pola pendekatan Kementerian Hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak dituntut datang dan mencari layanan ke kantor pemerintah, kini Kementerian Hukum berupaya hadir lebih dekat melalui layanan digital dan interaksi langsung.
Kehadiran 470 layanan hukum melalui aplikasi PASTI menjadi salah satu penanda transformasi tersebut, sekaligus memperkuat arah pelayanan publik yang lebih mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.