Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Dibuka, Warga Kini Bisa Urus Layanan Hukum Secara Digital

JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Hukum menghadirkan pendekatan baru dalam pelayanan administrasi hukum kepada masyarakat. Jika sebelumnya berbagai layanan mengharuskan warga datang langsung ke kantor pemerintah, kini sebanyak 470 layanan hukum dapat diakses secara digital melalui aplikasi PASTI.

Transformasi tersebut diperkenalkan kepada masyarakat melalui Festival Layanan AHU Berdampak 2026 yang digelar di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Kementerian Hukum untuk mendekatkan pelayanan administrasi hukum sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai layanan berbasis digital.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka Festival Layanan AHU Berdampak 2026 di Bandung pada Sabtu (29/8). Festival tersebut berlangsung hingga Senin (31/8) dan menghadirkan petugas layanan administrasi hukum secara langsung untuk memberikan informasi serta konsultasi kepada masyarakat.

Supratman menegaskan bahwa birokrasi tidak semestinya menjadi hambatan bagi masyarakat ketika membutuhkan pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah justru harus aktif mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto menginginkan birokrasi dan pelayanan tidak boleh membatasi jarak antara para pelayan dan orang yang dilayani,” ujar Supratman.

Kementerian Hukum Jemput Bola

Menurut Supratman, pelaksanaan Festival Layanan AHU Berdampak 2026 merupakan bagian dari strategi Kementerian Hukum untuk menjemput bola. Pemerintah tidak cukup hanya menyediakan layanan, tetapi juga harus memastikan masyarakat mengetahui prosedur dan dapat memanfaatkannya dengan mudah.

Salah satu perubahan yang kini dirasakan masyarakat adalah digitalisasi layanan hukum. Sebanyak 470 layanan hukum Kementerian Hukum telah tersedia melalui super app PASTI.

Dengan layanan tersebut, masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor Kementerian Hukum di Jakarta maupun kantor wilayah untuk mengakses berbagai kebutuhan administrasi hukum.

“Sekarang ada 470 layanan hukum Kementerian Hukum yang bisa diakses di super app 'PASTI'. Bapak ibu tidak perlu datang ke Kementerian Hukum di Jakarta ataupun ke Kementerian Hukum di Jawa Barat,” kata Supratman.

Beragam Layanan Hukum Dibuka di Bandung

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 tidak hanya memperkenalkan layanan digital. Masyarakat yang datang ke lokasi juga dapat memperoleh informasi dan melakukan konsultasi secara langsung.

Sejumlah layanan yang tersedia antara lain Perseroan Perorangan, apostille dan legalisasi, kenotariatan, fidusia, serta berbagai layanan administrasi hukum lainnya.

Kementerian Hukum juga memberikan edukasi terkait layanan pidana, termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), grasi, dan daktiloskopi.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo mengatakan, festival tersebut sejak awal tidak dirancang hanya sebagai pameran layanan. Kegiatan itu juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan maupun persoalan hukum yang sedang dihadapi.

“Festival ini kami jadikan ruang interaksi langsung dengan masyarakat. Mereka dapat melihat layanan, berkonsultasi, dan memahami bagaimana mendapatkan layanan AHU sesuai kebutuhannya,” kata Widodo.

Sumber: