JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) memastikan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif. Hal itu dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Saat ini Kemenko Pangan mengoordinasikan enam kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan lima program prioritas, yakni Program Pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) beserta Koperasi Nelayan Merah Putih, Waste to Energy, dan Pasar Karbon.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan peran utama kementeriannya bukan menjalankan aspek teknis program, melainkan memastikan seluruh kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah berjalan selaras sehingga target yang ditetapkan Presiden dapat tercapai.
"Tugas kita mengawal, memastikan program-program Presiden bisa berjalan dengan baik. Bukan teknisnya, tetapi koordinasi, sinkronisasi aturan antara kementerian, lembaga, pemerintah pusat, gubernur, dan bupati agar seluruh kebijakan bisa berjalan baik dan hasilnya sesuai target yang ingin dicapai," kata Zulkifli dalam dialog FMB9 bertajuk Orkestrasi Kemenko Pangan: Mendorong Akselerasi Program, Selasa (28/7).
Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci karena sebagian besar program prioritas melibatkan banyak kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dengan kewenangan yang berbeda.
BACA JUGA:Kemenkop Jelaskan Keikutsertaan Peserta Hamil dalam Latsarmil Kopdes: Sukarela, Bukan Kewajiban
Karena itu, Kemenko Pangan aktif mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan berbagai hambatan regulasi maupun implementasi di lapangan.
Kawal Percepatan Program Strategis
Pendekatan koordinatif tersebut, kata Zulhas, telah diterapkan, terutama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai salah satu agenda utama pemerintah.
Ia menjelaskan pemerintah telah melakukan sejumlah upaya. Mulai dari menyederhanakan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi, memperbaiki sistem irigasi, menetapkan harga pembelian gabah yang lebih berpihak kepada petani, hingga mempercepat pembangunan sawah baru.
Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.
Menurut Zulhas, keberpihakan kepada petani menjadi fondasi penting dalam mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
"Kalau kita bisa swasembada, kehormatan kita, kehormatan pertanian kita. Yang mendapat manfaat adalah petani Indonesia. Karena itu lahirlah kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak kepada petani Indonesia," ujarnya.
Ia optimistis produksi padi nasional akan meningkat pada 2027 seiring rampungnya pembangunan sawah baru, perbaikan jaringan irigasi, serta penggunaan varietas benih unggul.
"Tahun 2027 panen bakal lebih bagus, karena 2026 kita cetak sawah. Irigasi sudah jadi, varietas baru sudah banyak. Insya Allah 2027 produksi akan naik," katanya.