BACA JUGA:Pengangguran Masih Tinggi, Ketersediaan Lapangan Kerja Dinilai Belum Sebanding
Penyesuaian tarif Transjakarta akan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berdasarkan kajian komprehensif.
“Di sisi lain, layanan Transjakarta terus diperluas, salah satunya melalui pembukaan layanan Transjabodetabek. Pemprov DKI Jakarta juga terus memonitor penyusunan kajian serta dasar hukum mengenai transportasi laut Transjakarta agar target operasional tahun 2027 dapat terwujud tepat waktu tanpa mengabaikan aspek keselamatan pelayaran,” jelasnya.
Pemprov DKI juga mempertahankan dukungan pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga Jakarta untuk mendukung cakupan kesehatan semesta.
Penyaluran bantuan sosial menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipadankan dengan berbagai sumber data untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan mencegah duplikasi.
BACA JUGA:IMHAX 2026 Makin Seru, Kilap Premium Bawa Promo Spesial dan Keseruan Time Stopper
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan melalui peningkatan kepatuhan, perluasan basis penerimaan, serta penutupan celah kebocoran tanpa semata-mata menambah beban pajak masyarakat.
“Di sisi belanja, kenaikan alokasi anggaran antara lain diarahkan untuk pemenuhan Upah Minimum Provinsi (UMP), belanja subsidi pangan, dan penyesuaian harga BBM. Pemprov DKI Jakarta juga memastikan pemberian subsidi pangan terus diperkuat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan anggaran dan peningkatan pelayanan pendaftaran pangan subsidi secara online,” ucap Uus.
Distribusi pangan subsidi saat ini tersedia di 197 lokasi yang tersebar di lima kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk memperluas akses sekaligus mengurangi penumpukan antrean.
Selain Perubahan APBD 2026, Pemprov DKI menegaskan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan anak, tidak berhenti pada pencapaian predikat administratif.
BACA JUGA:Batal Konpres, Kasus Deposito Emas Hilang di BJB Syariah Disebut Sudah dapat Atensi Polri
Indikatornya antara lain penurunan kasus kekerasan, pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) ke layanan pendidikan, peningkatan kesejahteraan, serta pemenuhan hak anak, termasuk mereka yang berada dalam kondisi rentan dan memerlukan perlindungan khusus.
“Fasilitas publik anak seperti RPTRA juga akan terus diperbanyak secara merata dengan memperhatikan kualitas, keamanan, aksesibilitas, serta ramah disabilitas. Perawatan dan pemerataan RPTRA eksisting turut menjadi prioritas,” jelas Uus.
Pemprov DKI juga akan memperkuat layanan kesehatan mental anak melalui konseling, deteksi dini, serta prosedur operasional standar (SOP) rujukan di sekolah, puskesmas, dan komunitas.
BACA JUGA:Batal Konpres, Kasus Deposito Emas Hilang di BJB Syariah Disebut Sudah dapat Atensi Polri
Sementara perlindungan anak di ruang digital diarahkan melalui peningkatan literasi digital, penyaringan konten berbahaya, mekanisme pelaporan perundungan siber, dan perlindungan dari pemrofilan anak.