Kadang-kadang orang ingin menjatuhkan seseorang, tetapi justru membuat namanya semakin tinggi.
BACA JUGA:Al-Hujurat di Tengah Industri Ghibah
Semakin Disorot, Semakin Terlihat
Kini Gibran berada pada posisi yang berbeda. Ia bukan lagi sekadar putra Presiden ke-7. Ia adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu jabatan itu harus diawasi. Tentu kebijakannya boleh dikritik. Tentu kemampuan dan kinerjanya harus diuji oleh publik.
Demokrasi memang membutuhkan kritik. Tanpa kritik, kekuasaan bisa kehilangan cermin. Tetapi cermin dan batu adalah dua benda yang berbeda. Cermin menunjukkan wajah. Batu dilemparkan untuk melukai.
Di sinilah kita perlu membedakan kritik dengan kebencian, koreksi dengan penghinaan, serta pengawasan dengan persekusi politik.
Sebab akhir-akhir ini kita seperti sedang mengalami gejala baru dalam komunikasi politik: orang tidak cukup hanya mengkritik kebijakan; orang mulai sibuk mengorek-ngorek seluruh kehidupan pribadi.
Dari cara bicara, gaya berjalan, ekspresi wajah, sampai dokumen pendidikan. Tidak lama lagi mungkin ada yang melakukan penelitian ilmiah tentang cara Gibran mengangkat alis.
BACA JUGA:Al-Waqiah dan Manusia yang Tak Pernah Cukup
Maklum, dalam politik kita kadang-kadang hal kecil bisa menjadi tesis, sementara masalah besar cukup menjadi status WhatsApp.
Sampai Urusan Ijazah
Dan akhirnya sampailah kita pada episode yang paling ramai: ijazah.
Persoalan mengenai syarat pendidikan Gibran kini telah masuk ke ranah hukum dan Mahkamah Konstitusi.
Artinya, persoalan tersebut semestinya diuji melalui mekanisme hukum, bukti, dokumen, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ini penting.
Saya tidak mengatakan bahwa Gibran harus kebal kritik. Sama sekali tidak.