Demo Mahasiswa Selesai, Giliran LaNyalla Sentil Menteri Jokowi, Pengamat: Harusnya Ditegur

BANDUNG, DISWAY.ID - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta para pembantu Presiden Jokowi fokus bekerja sesuai bidangnya dan tidak mengurusi yang bukan ranah kerjanya.

Menurutnya, menteri yang menginvasi wilayah kerja lain, justru membuat kegaduhan yang memicu kemarahan rakyat.

”Para menteri dibayar dari uang rakyat, seharusnya imbal baliknya adalah bekerja untuk rakyat. Bukan membuat kegaduhan dengan membuat wacana yang menabrak aturan dan Konstitusi," kata LaNyalla, di sela-sela kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Selasa 12 April 2022.

BACA JUGA: Bahas Aksi BEM 11 April, Bertemu LaNyalla Panglima TNI Bilang Begini

”Misalnya Menteri Investasi, dia harus memastikan investasi di Indonesia karena kita perlu membangun. Lalu Menko Marves harus memastikan kemajuan kemaritiman. Konsen saja di situ supaya jelas kinerjanya,” sambungnya.

Ditambahkan LaNyalla, rakyat ingin melihat kinerja pemerintah yang benar dan mampu memberikan kepastian stabilisasi harga pokok, pertumbuhan ekonomi dan juga serapan tenaga kerja korban PHK.

Makanya sebagai pembantu presiden, para menteri seharusnya bekerja sesuai trek masing-masing.

BACA JUGA: LaNyalla: DPR dan DPD Seharusnya Punya Hak dan Kewajiban Sama  

”Jadi sudahlah, konsisten saja dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Jangan membuat wacana sesat yang kemudian jadi bola liar, apalagi sibuk kampanye dan roadshow ke sana kemari di luar tupoksi kementerian,” katanya.

Sementara itu pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, wacana jabatan presiden 3 periode yang sempat bergulir dan menimbulkan kegaduhan harusnya menjadi pelajaran bagi Presiden Jokowi. 

Ya, Presiden Jokowi perlu menegur 3 partai yang aktif mengampanyekan perpanjangan masa jabatan presiden hingga penundaan Pemilu 2024. ”Terang saja, ini sangat merugikan Jokowi,” imbuhnya.

BACA JUGA: Presiden Larang Kabinet Bicara 3 Periode, LaNyalla: Menteri Harus Taat!

Menjalarnya isu tersebut, menurut Adi, karena memunculkan kesan adanya pembiaran.

Apapun judulnya, meski partai punya independensi, tapi 3 partai tersebut adalah partai koalisional pendukung pemerintah yang secara langsung bisa ditertibkan.

Sumber: