Sudah 3 Kali Dirut BUMD Pilihan Pemprov DKI Kena Kasus Korupsi, F-PDIP: Ada yang Salah

JAKARTA, DISWAY.ID-- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan Gilbert Simanjuntak mewanti-wanti Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk berhati-hati dalam penunjukan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMD). 

Penyataan itu menyusul adanya beberapa petinggi direksi dari BUMD terlibat masalah. Salah satunya adalah M Kuncoro Wibowo, mantan direktur utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

"Ini membuka mata kita bahwa ada yang salah dengan di Pemprov DKI dalam mengelola BUMD," ujar Gilbert kepada wartawan, Kamis, 16 Maret 2023.

BACA JUGA:Hansamu Yama Bertekad Bawa Persija Menang Lawan PSIS

BACA JUGA:Terbaru! KUR BNI 2023 Tersedia Plafon Rp 100 Juta Tanpa Agunan dan Cicilan 60 Bulan, Pengajuannya Bisa Online

Ia mengatakan dalam perekrutan direksi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melihat rekam jejak dan meritokrasi calon-calon direksi BUMD selanjutnya.

“Tim Rekrutmen pun juga perlu diisi oleh orang yang berkualitas, agar terpilih calon direksi yang baik dan berkualitas,” kata Gilbert. 

Gilbert mengemukakan pemilihan tim rekrutmen yang tepat dapat memudahkan Pemprov DKI memutuskan direksi yang dipilih.

Sebab, kata dia, apabila salah memilih, penyertaan Modal Daerah (PMD) yang mencapai triliunan akan menjadi sia-sia. Karena, BUMD terus berganti kepemimpinan.

Gilbert mengatakan, adanya direksi perseroan daerah yang terjerat kasus hukum harus menjadi pembelajaran Pemprov DKI Jakarta dalam proses rekrutmen.

BACA JUGA:Tak Setuju Formula E 2024 Digelar di Sudirman, PSI: Buang-buang Anggaran!

BACA JUGA:Sosok Bidan Bohay Terkuak Usai Mantri Suntik Mati Kades di Serang Banten, Isu Perselingkuhan Menguat

“Kasus Yoori C Pinontoan Dirut Sarana Jaya yang akhirnya terpidana korupsi, terpilihnya terpidana sebagai Dirut TransJakarta Donny Andy S Saragih yang lalu dibatalkan, hingga terbaru Dirut TransJakarta Kuncoro Wibowo dalam status penyidikan oleh KPK,” tuturnya. 

Politisi PDIP mengungkapkan, kesalahan ini terjadi lantaran merupakan intervensi dari Pemprov DKI Jakarta.

Sumber: