CBA Ingin KPK Telisik Anggaran Helikopter Bupati Ruksamin

JAKARTA, DISWAY.ID - Sebuah pemandangan yang mengundang kontroversi dan rasa ingin tahu muncul dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Sosok Bupati Ruksamin, yang juga kandidat Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada 2024 namun gagal menang, menjadi sorotan tajam karena gaya hidupnya yang dianggap jauh dari kesederhanaan, bahkan mewah. 

Salah satu hal yang paling mencuri perhatian adalah kebiasaannya menggunakan helikopter dalam berbagai aktivitasnya, baik sebagai bupati maupun kandidat politik.

Namun, dari mana sebenarnya sumber dana untuk fasilitas mewah tersebut? Sebuah pertanyaan yang menggelitik, mengingat laporan resmi harta kekayaan Ruksamin menunjukkan kondisi yang seharusnya tidak memungkinkan untuk hidup bergelimang kemewahan.

BACA JUGA:Ada Pekerjaan Kontruksi Proyek LRT, Dishub Rekayasa Lalin Kawasan Pramuka Selama 7 Bulan

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), per Desember 2023, kekayaan Ruksamin tercatat sebesar Rp3,2 miliar. Dari jumlah tersebut, kas dan setara kas yang dimiliki hanya Rp143,8 juta.

Dengan angka ini, ia hanya memiliki uang tunai cukup untuk sewa helikopter selama sekitar dua jam, mengingat tarif rata-rata helikopter mencapai Rp50 juta per jam.

Pertanyaan besar pun muncul: dari mana Ruksamin mendapatkan akses untuk menggunakan helikopter secara rutin, baik untuk kunjungan kerja maupun aktivitas politiknya?

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai bahwa gaya hidup Ruksamin layak menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, terutama KPK.

BACA JUGA:Apa Itu Operasi Lilin 2024? Intip Fungsi dan Jadwal Pelaksanaannya

Dalam wawancara dengan media pada Sabtu (21/12), Uchok menyatakan bahwa KPK perlu memanggil Ruksamin untuk menelusuri sumber dana yang mendukung gaya hidup tersebut.

“Bupati seperti ini sebaiknya dipanggil KPK. Tinggal telusuri kekayaannya yang dilaporkan, lalu tanyakan dari mana sumber uangnya. Kalau sampai bupati hidup mewah, bahkan memamerkan naik helikopter, ini jelas-jelas mengundang tanda tanya besar,” ungkap Uchok.

Uchok menegaskan, investigasi oleh KPK menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara, termasuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang tidak sesuai aturan.

Ruksamin memang kerap terlihat menggunakan helikopter dalam berbagai momen penting. Salah satunya adalah ketika ia menyalurkan hak pilihnya di TPS 1 Desa Besulutu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, beberapa waktu lalu. Helikopter yang digunakan kala itu mencuri perhatian warga sekitar, memperkuat citra glamor seorang bupati di wilayah yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar.

Sumber: