Tamu Allah Harus Dimuliakan

Romo mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara juga menyampaikan pesan agar pelayanan haji ke depan harus lebih baik. 

“Presiden sangat menginginkan, agar pelayanan haji ke depan semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Maka dengan adanya penanganan khusus oleh kementerian ini, kita tidak mendengar lagi perulangan persoalan pelaksanaan haji dan umrah,” jelasnya.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar ongkos haji bisa lebih efisien melalui skema yang lebih sederhana.

“Ke depan, tamu-tamu Allah harus benar-benar dimuliakan. Penyelenggaraannya menjadi amanah pemerintah yang kini diperkuat dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah,” pungkasnya.

Animo Berhaji Masyarakat Indonesia

Animo masyarakat menunaikan ibadah haji tak pernah surut. Pada musim haji 1446 H/2025 M, Indonesia kembali mendapatkan kuota sebesar 221.000 jamaah. 

Angka yang besar ini pun terserap hampir 100%. Ini menunjukkan betapa besarnya kerinduan umat Islam di Tanah Air untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. 

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis, menyampaikan rasa syukurnya atas terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah seraya memberikan apresiasi tinggi kepada para petugas yang telah bekerja keras. 

Namun, dia juga tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih ada. Mulai antrean yang panjang, pengelolaan biaya, hingga peningkatan kualitas layanan di Tanah Suci. 

"Saya mengucapkan selamat atas dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah. Karena memang Indonesia ini membutuhkan kepengurusan secara khusus. Umat islam terbesar di dunia, antrean haji cukup panjang dan tentu ada pengelolaan uang dan ada penyelenggara yang lebih baik," ujar Cholil saat dihubungi Disway pada Rabu 10 September 2025.

"Betapa animo masyarakat kita yang senang sekali dengan umrah. Mungkin dengan ekonomi membaik, masyarakat merasa murah, terjangkau. Serta haji yang lama. Sehingga banyak orang yang umrah. Saya pikir ini nanti bisa meniru negara-negara lain. Tetapi harus dimodifikasi sesuai dengan kondisi di Indonesia," jelasnya.

Menjawab tantangan tersebut, berbagai terobosan dihadirkan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jamaah. 

Salah satu yang paling dirasakan dampaknya adalah perluasan layanan Mecca Route atau fast track.

Program yang memungkinkan proses imigrasi Arab Saudi dilakukan di bandara keberangkatan di Indonesia ini secara signifikan memangkas waktu antre jamaah setibanya di Tanah Suci.

"Undang-Undang sudah jelas. Semua aset instrumen haji yang ada di Kementerian Agama pindah ke Kementerian Haji. Sehingga tinggal angkut saja. Paling butuh waktu keserasian kerja. Mulai menterinya, birokratnya tidak disibukkan dengan hal lain. Kecuali berkenaan haji dan umrah," papar Cholil.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital juga terus diterapkan. Melalui sistem seperti Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), proses pendaftaran, verifikasi data, hingga pengelolaan antrean jemaah menjadi lebih transparan dan terintegrasi. 

Sumber: