Tamu Allah Harus Dimuliakan

Jumat 12-09-2025,07:13 WIB

Reporter: TIm Lipsus|

Editor: Dimas Chandra Permana

Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mampu lebih fokus pada pelayanan calon jamaah haji dan umrah. Menggodok biaya haji lebih bersahabat, serta peningkatan fasilitas dan layanan selama di Tanah Suci.-Dok. Disway-

“Tetap seperti sekarang. Kan ada struktur, tata kelola, operator, dan regulator. Di sisi lain juga ada pengelola keuangan haji,” jelas Amri kepada Disway, pada Rabu 10 September 2025.

BPKH juga menyatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait.

Salah satu topik yang paling sering membuat masyarakat bertanya-tanya terkait dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah ini adalah anggaran yang akan digunakan.

Pihak Kementerian telah mengonfirmasi Kementerian Haji dan Umrah tidak akan mendapatkan anggaran tambahan apapun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut sudah disampaikan Gus Irfan.

Menurutnya, biaya operasional Kementerian akan mengandalkan dana lama yang dikelola Badan Penyelenggara Haji, serta Umrah (BP Haji) dan peralihan anggaran dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

“Tidak ada anggaran baru. Anggaran BP Haji lama ditambah peralihan anggaran dari Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah ke Kementerian Haji,” jelas Gus Irfan.

Hingga saat ini, angka detail dari data pagu 2025 menunjukkan BP Haji mendapatkan alokasi Rp179,73 miliar. Namun, jumlah itu mengalami efisiensi hingga Rp 71,1 miliar.

Kendati begitu, Gus Ifan menyatakan hal tersebut tidak akan menyurutkan semangat memperbaiki layanan haji.

“Banyak hal yang harus dilakukan. Termasuk bagaimana biaya haji bisa lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Warsito menekankan perlunya evaluasi menyeluruh untuk menyempurnakan berbagai aspek teknis dan kebijakan.

"Evaluasi menyeluruh menjadi pijakan penting untuk memastikan peningkatan kualitas ibadah haji di masa mendatang," terang Warsito pada Selasa, 9 September 2025.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, menegaskan setiap dinamika yang muncul akan disikapi dengan kebijakan yang bijak.

"Segala kendala operasional adalah tanggung jawab kami. Kami tidak menyalahkan siapa pun," ucap Hilman.

Hilman menekankan pentingnya kebijakan multiyears dan penguatan regulasi untuk menghindari monopoli layanan oleh syarikah.

Ia menambahkan Indonesia masih menjadi negara dengan biaya haji terendah di dunia. Bahkan di bawah Bangladesh.