Koperasi Merah Putih: antara Mengejar Efisiensi Bersama dan Merawat Modal Sosial

BUNG HATTA  menyatakan bahwa koperasi merupaka soko guru ekonomi Indonesia yang bisa dimaknai bahwa prinsip-prinisip koperasi yang sarat dengan nilai cita-cita luhur: demokrasi ekonomi, pemerataan, dan solidaritas harus menjadi menjadi pedoman dalam menjalankan perkonomian di Indonesia. Namun bila kita telaah sejarah,  koperasi mengalami perjalanannya penuh pasang surut bahkan kita menemui cerita tentang idealisme yang kerap tergelincir dalam praktik. 

Pada masa Orde Lama, koperasi sering dijadikan instrumen politik sehingga semangat ekonomi rakyat tertutupi agenda kekuasaan. Di era Orde Baru, koperasi menjadi perpanjangan birokrasi karena koperasi berdiri karena instruksi, bukan kebutuhan nyata. Banyak koperasi hanya hidup di atas kertas demi memenuhi program pemerintah. Setelah Reformasi, koperasi memperoleh ruang yang lebih bebas, namun rendahnya rasa memiliki, lemahnya tata kelola, hingga terjebak dalam formalitas rapat tahunan tanpa kegiatan ekonomi nyata menjadi tantangan tersenditri.  Sejarah ini memberi pelajaran, kegagalan koperasi bukan hanya soal regulasi, tetapi absennya partisipasi kolektif.

BACA JUGA:Menyulam Martabat di Tepi Tembok Kampus: Evolusi Gerakan Kampung Lingkar Kampus Universitas Brawijaya

BACA JUGA:Kunci Penyelamatan Program MBG

Keinginan Presiden Prabowo untuk mendirikan Koperasi Merah Putih (KMP) perlu diapresiasi karena bertujuan membangun kesejahteraan ekonomi melalui demokrasi ekonomi, pemerataan, dan solidaritas sosial. Namun apresiasi itu tidak harus mengelu-elukan dan memuji secara berlebihan kebijakan terebut. Komentar kritis untuk memberikan masukan  terhadap implementasi program juga merupakan manifestasi dukungan terhadap program terebut. 

Belajar dari  beberapa negara yang  memiliki cerita sukses perkoperasian, seperti Finlandia dan Swedia yang menjadikan koperasi pertanian sebagai pilar ketahanan pangan, atau  Jepang dan Korea Selatan yang mampu menata koperasi nelayan dan kredit hingga menopang kesejahteraan local, dan  Belanda tempat lahirnya Raboo Bank dari koperasi kredit yang tumbuh menjadi institusi global, mampu membangun optimisme dalam membangun KMP. Namun perlu dicatat bahwa kesuksesan negara negara tersebut  tidak sekadar lahir dari regulasi negara yang bersifat memaksa, tetapi terdapat faktor kondisi yang perlu diperhatikan, antara lain efisiensi bersama dan modal sosial. 

Khalid Nadvi (1999) seorang peneliti dari Manchester University mengungkapkan bahwa efisiensi bersama menjadi dasar pengembangan usahan pada suatu daerah, termasuk di sentra industri pedesaaan. Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa efisiensi bersama dapat berbentuk external economies  dan joint action. Ekternalitas ekonomis merupakan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha karena adanya kedekatan geografis, jaringan, dan lingkungan usaha yang mendukung. Keberadaan ekternalitas ekonomi akan mendorong munculnya aksi bersama atau aksi kolektif yang dilakukan pelaku usaha secara sadar untuk menekan biaya dan memperbesar peluang pasar. Baik eksternalitas ekonomi maupun aksi bersama akan eksis dan berkelanjutan apabila terdapat modal sosial yang muncul di dalam masyarakat. Dalam kajian akademik, modal sosial diartikan sebagai jaringan kepercayaan (trust), norma, dan hubungan timbal balik yang memungkinkan kerja sama berlangsung lebih efisien. Modal sosial mempercepat aliran informasi, memperkuat solidaritas, dan membangun rasa percaya yang menjadi perekat hubungan bisnis. Disamping itu, modal sosial mampu menjembatani keterbatasan modal finansial, karena solidaritas mampu menggerakkan aksi kolektif yang bernilai ekonomi tinggi. 

Berkaca dalam konsep tersebut. Maka seyogyanya bila pendirian KMP ingin berhasil maka selauruh pemangku kepentingan (baik pemerintah, maysarakat dan kalangan akademis) harus mampu mendorong terciptanya efisiensi bersama. Efisiensi Bersama bisa dibentuk dalam bentuk kemanfaatan ekonomis pada masyarakat sekitar KMP, baik pada level desa maupun keluruahan. KMP harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi local dan penciptaan wirausaawan local dalam bentuk aktivityas bisnis yang memberikan manfaat kepada Masyarakat khususnya anggota KMP. KMP harus menggunakan model bisnis yang berbeda dengan pelaku usaha yang ada sehingga mampu menawarkan uniqueness atau differensiasi usaha . Kalangan akademis tentu saja harus berkontribusi pada kegiatan desain model bisnis KMP sehingga penguru KMP mampu mengimplimentasi ide-ide bisnis kreatif pada lini usaha . Disamnping itu mekanisme kolaborasi sebagai manifestasi Joint action  harus menjadi tradisi dalam melakukan inisiasi-inisiasi pembentukan KMP. Triple Helix, yang menungkinkan pemerntah, Masyarakat dan kalanagan akademis di kampus berinteraksi dalam curah pendapata atau kerja kolaboratif akan mampu mengakselerasi pendirian KMP.

BACA JUGA:Xpose Uncensored dan Pesantren dalam Perspektif Komunikasi dan Public Relations

BACA JUGA:Gaza Pasca KTT: Harapan & Tantangan

Karaktersitik masyrakat kita yang memiliki ikatan social yang erat dan sarat dengan modal social harus menjadi landasan kolaborasi. Dalam koperasi, modal sosial adalah “aset tak kasat mata” yang mendorong anggota rela berkontribusi bukan hanya demi keuntungan pribadi, tetapi juga kesejahteraan bersama. Melihat fenomena modal social, nampaknya Pemerintah perlu memanfaatkan modal sosial masyarakat sebagai fondasi pengembangan koperasim melalui identifikasi dan penguatan komunitas berbasis kepercayaan danmerawat kearifan local dengan cara mendukung, nilai nilai kearifan lokal.

KMP hanya akan tegak jika dibangun di atas collective efficiency dan modal social. Sejarah menunjukkan bahwa koperasi rapuh jika hanya menjadi proyek negara. Dunia memberi teladan bahwa koperasi bisa besar bila berangkat dari partisipasi anggota. Indonesia punya modal sosial yang kaya; tantangannya adalah bagaimana mengelolanya. Dengan strategi pemerintah yang tepat—menghargai, memperkuat, dan memfasilitasi modal sosial—koperasi bisa kembali menjadi “soko guru perekonomian” yang nyata. Koperasi Merah Putih harus lahir bukan dari instruksi, tetapi dari kepercayaan dan tindakan kolektif yang hidup dalam keseharian rakyat Indonesia. (*)

*) Dekan Fakultas Vokas Universitas Brawjaya

Mukhammad Kholid Mawardi, PhD-Dokumentasi Pribadi-

Sumber: