Prabowo Tambah Anggaran, Bedah Rumah Naik Jadi 400 Ribu Unit

JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk memberikan akses perumahan kepada seluruh elemen masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menaikkan anggaran sektor perumahan agar program Bedah Rumah dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

BACA JUGA:Cara Cek Penerima Bansos Online Desember 2025 Pakai NIK KTP, Ini Syarat yang Dibutuhkan

BACA JUGA:Okupansi Kereta Api Daop 1 Jakarta Tembus 75 Persen Minggu 21 Desember, Tiket Terjual 541.905 Penumpang

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam acara Akad Massal 50.030 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci yang dihadiri Presiden Prabowo di Serang, Banten, Sabtu (20/12) kemarin.

Maruarar menyampaikan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya masih terdapat banyak daerah yang belum tersentuh program Bedah Rumah.

“Tahun ini ada 222 kabupaten/kota yang tidak ada program Bedah Rumah. Bahkan dalam lima tahun terakhir, ada 22 kabupaten yang tidak pernah mendapatkannya,” ujar Maruarar.

Namun, kondisi tersebut berubah di bawah kepemimpinan Prabowo. Maruarar menyebutkan, berkat kebijakan berbasis data dan prinsip keadilan, tahun depan seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan mendapatkan program Bedah Rumah.

BACA JUGA:Waspada Gelombang Tinggi Hingga 4 Meter Terjadi di Wilayah Ini, BMKG: Resiko Keselamatan Kapal Nelayan

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut didukung oleh kenaikan anggaran perumahan yang signifikan. Menurut Maruarar, anggaran kementeriannya naik dari sekitar Rp5 triliun tahun ini menjadi lebih dari Rp10 triliun tahun depan atas arahan Prabowo.

Dari total anggaran tersebut, Maruarar menegaskan bahwa sekitar 80 persen dialokasikan langsung untuk rakyat, khususnya melalui program Bedah Rumah.

“80 persen anggaran kami buat rakyat melalui program Bedah Rumah,” ujarnya.

Maruarar mengungkapkan, program ini menjadi sangat penting karena masih terdapat 26,9 juta rakyat Indonesia yang memiliki rumah tetapi dalam kondisi tidak layak huni. Karena itu, peningkatan anggaran diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

BACA JUGA:Hanya Baju di Badan, Cerita Pilu Perempuan Korban Bencana Aceh-Sumatera

Sumber: