Kunjungan Kerja Menko Airlangga ke Prancis dan Belgia, Percepat Aksesi OECD dan Ratifikasi I-EU CEPA

JAKARTA, DISWAY.ID -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia, pada 3–5 Juni 2026.

Misi utama kunjungan tersebut untuk mempercepat proses keanggotaan Indonesia di OECD serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Menuju Keanggotaan OECD: Momentum Bersejarah bagi Indonesia

BACA JUGA:Waspada Penyakit Hati, Menkes Tekankan Sejak Dini dan Gaya Hidup

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Menko Airlangga akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris.

Kehadiran tersebut menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 lalu dan menyampaikan hasil penilaian mandiri berupa Dokumen Initial Memorandum pada 2025.

Proses aksesi OECD saat ini sudah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review) oleh tim OECD dan negara-negara anggota OECD.

Pada tahap tersebut, OECD akan melakukan rangkaian kegiatan pengumpulan informasi dan data, berupa distribusi kuesioner, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan studi terkait kondisi kebijakan dan regulasi nasional di Indonesia.

Hasil dari kegiatan ini kemudian akan menjadi materi diskusi di tingkat Komite OECD, yang akan menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan regulasi bagi Indonesia.

BACA JUGA:Mendagri Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila

Proses aksesi OECD melibatkan pemangku kepentingan nasional, baik dari unsur Pemerintah maupun Non-Pemerintah.

Menko Airlangga selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD mengoordinasikan lebih dari 60 pemangku kepentingan yang terdiri dari kementerian, lembaga, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademik, dan organisasi kemasyarakatan.

Proses aksesi OECD melibatkan 25 Komite OECD dengan ruang lingkup kebijakan di sektor ekonomi, tata kelola, dan sosial, antara lain: investasi, perdagangan, kompetisi, kebijakan fiskal, pemerintahan, tata kelola pemerintahan, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.

Indonesia menjadi sorotan dunia karena menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menempuh proses aksesi.

Sumber: