Surabaya Jadi Pilot Project, Perluasan Digitalisasi Bansos Berbasis AI Digeber: Bantuan Makin Tepat Sasaran?
Surabaya dipilih sebagai salah satu daerah fokus utama karena kesiapan kolaborasi yang matang antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi aktif warga.-Dok. KPTDP-
SURABAYA, DISWAY.ID -- Transformasi penyaluran bantuan sosial (bansos) terus dikebut pemerintah. Kali ini uji coba digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis kecerdasan buatan atau AI berlangsung di Surabaya, Jawa Timur.
Langkah ini tak lain bertujuan untuk menekan penerimaan bansos salah sasaran, di mana data penerimaannya sempat menyentuh angka 45 persen.
Ratusan warga memadati kegiatan Roadshow Perlinsos di Kelurahan Pakis, Surabaya, pada Jumat, 12 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan inisiasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kementerian Sosial (Kemensos).
Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Kemensos, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Koordinator Harian KPTDP, serta perwakilan Pemkot Surabaya. Roadshow ini menandai dimulainya perluasan digitalisasi bansos ke 42 kabupaten/kota di Indonesia.
Mengapa Digitalisasi Bansos Pakai AI?
Surabaya dipilih sebagai pilot project karena dinilai sukses mengkolaborasikan pemerintah pusat, daerah, dan warga dalam memvalidasi data.
Lewat portal perlinsos.kemensos.go.id, pemerintah berupaya memangkas exclusion dan inclusion error (data tidak valid/salah sasaran).
Berikut keunggulan sistem baru ini:
Verifikasi Cepat: Pendaftaran cukup menggunakan NIK dan ID Pelanggan PLN.
Anti-Palsu dengan AI: Dilengkapi teknologi face verification berbasis AI untuk memastikan identitas pendaftar valid.
Integrasi Data Lintas Lembaga: Untuk pertama kalinya, filter kelayakan bansos menyatukan data dari 8 lembaga berbeda.
Komitmen Pemerintah Hentikan Salah Sasaran
Koordinator Harian KPTDP, Rahmat Andika, mengungkapkan bahwa masalah utama bansos selama ini adalah belum digunakannya infrastruktur digital publik yang mumpuni untuk memfilter kelayakan.
“Kita selama ini belum menggunakan digital public infrastructure untuk data-data seperti ini (untuk penentuan kelayakan bansos). Alhasil, orang-orang yang sangat butuh tapi tidak pernah dapat bansos itu masih ada.
"Sehingga, dengan adanya Perlinsos digital kami menyatukan data filter kelayakanan bansos dari 8 lembaga yang berbeda - pertama kalinya di Indonesia” tambah Rahmat Andika.
Senada, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya mengatakan bahwa teknologi harus memberikan dampak langsung ke masyarakat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: