Qodari Respons Diskusi Menteri Kabinet di UGM Berujung Ricuh: Demokrasi Wajib ada Dialog

JAKARTA, DISWAY.ID -- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan dialog wajib dikedepankan dalam praktik negara demokrasi. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat dalam upaya menjalankan dan terus meningkatkan kualitas program prioritas nasional.

“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” kata Qodari, dikutip Rabu (17/6).

Pernyataan Qodari ini menanggapi kemarahan sebagian mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) terhadap kedatangan tiga pejabat negara pada sebuah acara diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Senin (15/6) malam.

BACA JUGA:Tiyo Ardianto Disenggol Budiman Sudjatmiko, Kalimat Ini Dinilai Paling Menyakiti Hati Mahasiswa UGM

Diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko; Menteri ATR/BPN Nusron Wahid; dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, itu sempat berjalan lancar. Di tengah diskusi, datang sejumlah mahasiswa yang merangsek ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan. Ruang diskusi kemudian menjadi bubar.

Menanggapi acara dialog tersebut, Qodari melihat sebagian mahasiswa merestui, bahkan diketahui otoritas kampus. Bahkan, acara diskusi sempat berjalan lancar dan mahasiswa tertib. 

“Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” ujar Qodari.

Terkait ada anggapan bahwa mahasiswa yang merangsek diskusi itu merasa capek dengan diskusi dan ingin menuntut kepada pemerintah, Qodari melihat hal itu sebagai amarah semata.

BACA JUGA:Menolak Lupa Sejarah, Budiman Sudjatmiko Pernah Dibui di Era Orde Baru Kini Dicap Mahasiswa UGM Penjilat Rezim

“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” kata Qodari.

Terkait tuntutan mahasiswa yang ingin pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari mengatakan program itu adalah program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Program yang lahir dari kegelisahan Prabowo untuk secepatnya menyelesaikan masalah stunting di Indonesia.

Program prioritas itu pun lahir dari mandat masyarakat terhadap Prabowo yang memenangi pemilihan umum (pemilu). Masyarakat memilih Prabowo untuk menjalankan visi dan misi selama kampanye.

“Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan,” tegas Qodari.

BACA JUGA:Riwayat Pendidikan Budiman Sudjatmiko yang Pernah Kuliah di UGM, Kini Diusir Mahasiswa UGM saat Diskusi

Sumber: