Kepala Bakom RI: Survei Opini Publik Masukan Penting, Indikator Perlu Lebih Spesifik

JAKARTA, DISWAY.ID– Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk menjadikan survei opini publik sebagai salah satu bahan masukan dalam pengambilan kebijakan.

Pernyataan tersebut disampaikan Qodari saat menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:IDSurvey Catat Kinerja Positif Semester I 2026, Perkuat Transformasi Menuju Perusahaan TIC Berkelas Dunia

Menurut Qodari, pemerintah menghargai seluruh hasil survei yang dilakukan lembaga independen karena merupakan bagian dari mekanisme demokrasi.

Namun, hasil survei akan lebih bermanfaat apabila mampu menguraikan penyebab penurunan persepsi publik secara lebih rinci, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi yang lebih tepat sasaran.

“Ya tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah tetapi evaluasi itu kan ada berbagai macam. Pertama evaluasi tata kelola. Yang kedua evaluasi hukum. Yang ketiga evaluasi opini publik. Dalam alam demokrasi, survei opini publik itu merupakan masukan yang penting. Dan kami tidak pernah mengatakan bahwa publik tidak berhak untuk menilai. Sangat berhak,” ujar Qodari dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).

BACA JUGA:Piala AFF 2026: Pattynama, Thom Haye dan Baker Mengamuk, Timnas Indonesia Gulung Timor Leste 3-0

Qodari menilai variabel yang digunakan dalam survei masih terlalu umum. Menurutnya, indikator seperti ekonomi, politik, dan hukum seharusnya dipecah menjadi indikator-indikator yang lebih spesifik agar penyebab perubahan persepsi masyarakat dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Ia mencontohkan, dalam aspek ekonomi, survei dapat mengukur secara terpisah persepsi masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, nilai tukar rupiah, hingga evaluasi terhadap berbagai program pemerintah.

Dengan pendekatan tersebut, hasil survei akan memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan publik.

Qodari menegaskan bahwa dirinya tidak membantah hasil survei tersebut. Ia justru berharap penelitian serupa ke depan dapat semakin mendalam sehingga memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

BACA JUGA:Sudaryono: BGN Patuhi Putusan MK soal Anggaran MBG, Fokus Perluasan ke Daerah 3T

“Saya lebih dalam konteks bahwa akan lebih baik kalau risetnya itu lebih mendetail, sehingga kemudian lebih bermanfaat, lebih jelas argumentasinya. Dan saya kira itu bukan hanya penting bagi kami, pemerintah, untuk bisa memperbaiki, untuk melakukan koreksi-koreksi, tetapi juga bagi masyarakat untuk juga lebih memahami. Makin detail kan makin bagus,” kata Qodari.

Menurutnya, survei juga akan lebih komprehensif apabila mampu menunjukkan indikator mana yang memperoleh penilaian positif maupun negatif, serta tingkat korelasinya terhadap kepuasan publik.

Sumber: