Asia Grassroots Forum 2026: Kesehatan Finansial Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat Akar Rumput
Diskusi Panel bertajuk “Financial Health and Resilience: the Next Frontier of Inclusion” pada perhelatan The 2026 Asia Grassroots Forum di Jakarta (4/6) lalu.---Dok. Istimewa
JAKARTA, DISWAY.ID - Perkembangan inklusi keuangan di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Semakin banyak masyarakat yang kini memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, mulai dari tabungan, pembiayaan, hingga layanan keuangan digital. Namun, para pemangku kepentingan menilai bahwa perluasan akses saja belum cukup untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 80,51 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan tercatat berada di angka 66,46 persen.
Di tingkat global, World Bank Global Findex Database 2025 menunjukkan sebanyak 79 persen penduduk dewasa telah memiliki akun keuangan. Namun, hanya 56 persen yang memiliki dana darurat untuk menghadapi kondisi tak terduga.
Data tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap layanan keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan kesehatan finansial (financial health) agar masyarakat mampu mengelola pendapatan, menghadapi risiko ekonomi, serta membangun kesejahteraan jangka panjang.
Dari Akses Keuangan Menuju Ketahanan Finansial
Seiring berkembangnya ekosistem keuangan digital, fokus para regulator, pelaku industri, investor, dan organisasi internasional kini mulai bergeser. Jika sebelumnya perhatian utama tertuju pada perluasan akses keuangan, kini isu ketahanan finansial masyarakat menjadi agenda yang semakin penting.
Topik tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam panel diskusi bertajuk Financial Health and Resilience: The Next Frontier of Inclusion pada ajang The 2026 Asia Grassroots Forum yang diinisiasi oleh Amartha Financial.
Forum tahunan tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pembuat kebijakan, pelaku industri keuangan, investor, hingga organisasi internasional untuk membahas strategi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pentingnya Memahami Kebutuhan Masyarakat Akar Rumput
Pengalaman kunjungan H.M. Queen Máxima of the Netherlands ke Indonesia pada 2025 menjadi salah satu contoh pendekatan yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Dalam kunjungan tersebut, Queen Máxima terlebih dahulu bertemu langsung dengan pelaku usaha dan komunitas di lapangan sebelum berdiskusi dengan pemerintah serta pelaku industri.
Menurut Nancy Widjaja, Policy Advisor pada Office of the United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) H.M. Queen Máxima of the Netherlands, setiap upaya advokasi maupun penyusunan kebijakan harus dimulai dari pemahaman mendalam terhadap kondisi masyarakat.
“Pada akhirnya semuanya kembali kepada masyarakat akar rumput. Memahami kebutuhan mereka merupakan langkah awal untuk merancang kebijakan, produk, maupun kolaborasi yang benar-benar relevan,” ujar Nancy.
Ia menekankan bahwa data yang kredibel menjadi fondasi penting dalam mendorong perubahan yang berdampak nyata. Dengan memahami tantangan yang dihadapi masyarakat, berbagai pihak dapat menghadirkan solusi keuangan yang bukan hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.
Bank Indonesia Dorong UMKM Lebih Tangguh dan Kompetitif
Pentingnya kesehatan finansial juga menjadi perhatian Bank Indonesia (BI). Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau BI, Anastuty Kusumowardhani, mengatakan bahwa penguatan kesehatan finansial memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: