Pemkot Pekanbaru Gelar Program Satu ASN Satu RW, Bansos Bakal Tepat Sasaran

RIAU, DISWAY.ID -- Warga Pekanbaru, bersiaplah! Ada gebrakan besar yang baru saja meluncur dari Balai Kota. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, resmi merilis program super inovatif bertajuk "Satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Satu RW". Jangan kaget kalau sebentar lagi ada petugas berseragam yang mengetuk pintu rumah Anda, karena misi mereka sangat krusial: memastikan tidak ada lagi drama bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran!

Program strategis ini bukan sekadar kebijakan di atas kertas. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ingin memperpendek jarak birokrasi yang selama ini terasa kaku. Dengan menempatkan satu pendamping ASN di setiap Rukun Warga (RW), negara hadir lebih dekat, lebih nyata, dan tentunya lebih responsif terhadap setiap keluhan warga di tingkat paling bawah.

Selama ini, masalah data penerima bantuan sering kali menjadi api dalam sekam di tengah masyarakat. Kabar mengenai warga mampu yang mendapat bantuan, sementara warga miskin justru gigit jari, sudah menjadi rahasia umum. Wali Kota Agung Nugroho mencium aroma ketidakberesan ini dan memutuskan untuk turun tangan secara total.

BACA JUGA:Wako Agung Nugroho Ajak Warga Optimalkan Peran LPS, Pekanbaru Harus Bebas Sampah

Fungsi utama ASN yang diterjunkan ke setiap RW ini adalah sebagai instrumen validasi data lapangan. Mereka bertugas menghimpun basis data yang akurat dan berbasis realitas terkini. Tujuannya jelas, agar perencanaan pembangunan kota di masa depan tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan eksekusi yang tepat sasaran.

"Urgensi utama dari program ini adalah pembenahan data penerima bantuan sosial yang selama ini sering menjadi polemik," tegas Agung Nugroho saat peluncuran program pada Senin (16/2/2026).

Agung Nugroho tidak menampik adanya ketidaksesuaian data yang parah di lapangan, baik untuk bantuan yang bersumber dari APBD maupun APBN. Laporan yang masuk ke meja Wali Kota menunjukkan fenomena miris: bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) masih menyasar warga yang secara ekonomi sudah mapan, bahkan ada nama warga yang sudah meninggal dunia namun tetap terdaftar sebagai penerima.

Melalui pembaruan data total oleh ASN di tingkat RW, pemerintah berkomitmen untuk menyapu bersih anomali data tersebut. Petugas akan memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sosial benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang membutuhkan, bukan mereka yang "berpura-pura" butuh.

BACA JUGA:Wako Agung Nugroho Tancap Gas Reformasi Birokrasi Pekanbaru demi Wujudkan Visi Prabowo

"Banyak laporan yang masuk, menunjukkan bahwa bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) masih sering menyasar warga yang secara ekonomi sudah tidak berhak, bahkan mencatat nama warga yang telah meninggal dunia," jelas Agung lugas.

Sebagai langkah awal, Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Sail terpilih menjadi wilayah proyek percontohan (pilot project). Pemilihan dua kecamatan ini menjadi tolok ukur sebelum program ini diaplikasikan secara masif di seluruh penjuru Pekanbaru. Menariknya, para ASN ini tidak bekerja sendirian.

Pemko Pekanbaru menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan metodologi pendataan memenuhi standar teknis yang akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini bukan sekadar catat-mencatat biasa, melainkan pengolahan data kewilayahan yang terintegrasi.

Secara teknis, kekuatan besar telah dikerahkan. Sebanyak 67 personel Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu resmi bertugas. Rinciannya, 49 orang akan mengawal wilayah Binawidya dan 18 orang akan menyisir setiap sudut Kecamatan Sail.

BACA JUGA:Wali Kota Pekanbaru Resmi Luncurkan SIP AMAN, Investasi di Kota Madani Makin Mudah

Sumber: