Menteri PU Perkuat Whistleblowing Bongkar Dugaan Pelanggaran, Termasuk Korupsi

JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap persoalan internal di Kementerian PU masih menjadi tantangan serius.

Untuk memperkuat pengawasan, kementerian mengoptimalkan sistem whistleblowing yang menjadi pintu masuk penanganan berbagai dugaan pelanggaran, mulai dari pelanggaran disiplin hingga dugaan tindak pidana korupsi.

Dody Hanggodo mengatakan, setiap laporan yang masuk melalui sistem whistleblowing langsung ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU melalui proses verifikasi sebelum diputuskan untuk diteruskan ke tahap berikutnya.

"Ada whistleblowing. Saya suruh cek. Yang ngecek tentu Inspektorat Jenderal," kata Dody dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, dikutip di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

BACA JUGA:Menteri PU Dody Hanggodo Angkat Bicara soal Isu Reshuffle Agustus Mendatang

Menurut Dody, tidak semua laporan otomatis diproses. Inspektorat Jenderal terlebih dahulu memastikan adanya bukti permulaan yang cukup sebelum suatu perkara diteruskan.

"Kalau memang sudah ada bukti awalnya kita teruskan. Kalau enggak ada bukti awalnya ya enggak kita teruskan, buat apa buang-buang waktu," tuturnya.

Ia menjelaskan, laporan yang diterima melalui mekanisme whistleblowing tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran, tetapi juga pelanggaran disiplin maupun etik pegawai.

"Ada macam-macam. Yang lain-lain, absensi, judi online," ungkapnya.

Dody mengungkapkan, salah satu laporan yang telah diverifikasi Inspektorat Jenderal berkembang menjadi dugaan tindak pidana dan kini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi.

Ia juga mengakui bahwa kondisi internal Kementerian PU masih menghadapi berbagai persoalan yang memerlukan pembenahan menyeluruh.

BACA JUGA:Pernyataan Dody Hanggodo Soal Generasi Muda KemenPU Tuai Sorotan, Dinilai Kontradiktif

"Sangat serius, sangat-sangat serius. Makanya kemudian saya harus sering gonta-ganti orang," tegasnya.

Meski demikian, Dody menegaskan, fokus utamanya adalah memperkuat kelembagaan Kementerian PU melalui perbaikan tata kelola, bukan semata-mata pada individu.

Sumber: