Keracunan MBG Jadi Alarm, BGN Suspend 1.276 Dapur dan Siapkan Penutupan Permanen

JAKARTA, DISWAY.ID - Kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alarm bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia makanan. 

Sebanyak 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini dihentikan sementara karena belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, mengatakan penghentian sementara tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN terhadap pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi SPPG.

BACA JUGA:Jejak Kasus Korupsi MBG Terus Diusut, Kejagung Periksa Anggota KAMMI

Dari 1.276 SPPG yang dihentikan sementara, sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS. Sementara 447 SPPG telah melakukan pendaftaran tetapi tidak memenuhi syarat dan kelayakan, serta 8 SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya.

Berdasarkan wilayah, SPPG yang dihentikan sementara terdiri atas 239 SPPG di Wilayah I (Sumatera), 927 SPPG di Wilayah II (Jawa), dan 110 SPPG di Wilayah III (di luar Sumatera dan Jawa).

Ketut menegaskan bahwa keselamatan siswa sebagai penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan Program MBG. 

Karena itu, BGN mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.

BACA JUGA:2 Korban Keracunan MBG Karo Dirujuk ke RSCM, Menkes Ungkap Alasannya

"Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi," kata Ketut, Rabu, 16 September 2026.

"SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi bagian penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi," sambungnya.

BACA JUGA:DPR Dorong BGN Beri Kompensasi Korban Keracunan MBG, Charles Honoris Soroti Trauma Anak

654 SPPG Diusulkan Ditutup Permanen

Tak berhenti di situ, Ketut menyatakan bahwa Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN juga telah mengusulkan kepada pimpinan BGN agar 654 SPPG yang masuk kategori kritis ditutup secara permanen dalam waktu tujuh hari ke depan apabila tidak memenuhi ketentuan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 447 SPPG telah mendaftarkan SLHS tetapi terbukti tidak memenuhi syarat dan kelayakan, 199 SPPG belum melakukan pendaftaran SLHS, dan 8 SPPG belum mengonfirmasi status pendaftarannya.

Sumber: