Polsek Baru

Komisi III DPR RI menitipkan sejumlah pesan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam kunjungannya ke kediaman Kapolri di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Oktober 2026.-Istimewa-

Malam-malam Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mungkin malam-malam yang lebih banyak menyendiri. Tanpa dipengaruhi siapa pun. Ia memilah isi 10 buku yang diserahkan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof Dr Jimly Asshiddiqie kepada Presiden Prabowo Subianto lima bulan lalu.

Tentu tidak semua bisa dilaksanakan sekarang. Ia sedang menyusun skala prioritas: mana yang terpenting yang harus dilakukan lebih dulu. Lalu membuat jadwal: harus tuntas dalam tiga tahun.

Dalam kesimpulan komisi itu, Polri tidak harus seperti di negara maju: di bawah menteri dalam negeri –bahkan di bawah kepala daerah. Di Amerika, polisi jadi bagian dari pemda. Hanya FBI yang berada di ''pusat'' –di sana disebut pemerintah federal. Saya setuju dengan komisi: biarlah Polri tetap di bawah presiden. Tidak juga kembali di bawah panglima TNI.

Yang membuat Suyudi bisa kehilangan waktu salat tahajud adalah: memikirkan bagaimana cara membatasi penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian –seperti tertulis di salah satu buku hasil komisi.

Kalau Polri tidak perlu lagi mengurus lalu-lintas kelihatannya tidak ada masalah. Belakangan sudah jarang kita melihat polisi lalu-lintas di jalan-jalan. Tinggal kapan waktunya organisasinya dihapus dari struktur Polri.

Saya pribadi sebenarnya ingin ada dua perubahan besar di Polri. Yakni agar Polda dan Mabes tidak boleh lagi menerima pengaduan masyarakat. Bahkan Polres. pengaduan masyarakat harus dan hanya di Polsek.

Ada kecenderungan orang-orang penting dan orang kaya mengadu langsung ke Polda atau Mabes. Mereka menganggap Polsek itu bukan kelas mereka.

Saya tahu ada UU yang mengatur bahwa Polri tingkat apa pun harus melayani pengaduan masyarakat. Tapi ada kelemahan yang mendasar. Saya melihat penyalahgunaan kekuasaan bisa bermula dari situ: orang penting dan orang kaya merasa punya koneksi di tingkat atas. Lalu berharap polisi yang di atas bisa memerintahkan sesuatu ke bawah.

Saya juga tahu: struktur di Polsek terlalu kecil. Personelnya juga berpangkat paling rendah. Kapasitasnya tidak memadai –untuk menangani laporan perkara kelas dewa.

Justru di situlah menariknya: Polsek harus direvitalisasi. Polsek adalah layanan yang paling dekat dengan masyarakat. Jumlahnya juga paling banyak.

Jangan lupa: istilah reformasi bukan istilah sembarangan. Reformasi adalah perubahan yang sangat besar. Hanya kalah besar dengan revolusi. Maka mereformasi Polsek adalah perkara besar. Mendasar. Apa salahnya, misalnya, kapolsek adalah seorang berpangkat kombes polisi. Justru Polda harus diperkecil. Demikian juga Mabes Polri.

Di dunia pendidikan sedang bergulir ide justru guru TK itu harus seorang doktor. Setidaknya guru terbaik justru harus mengajar di TK dan SD. Guru terbaik jangan diangkat jadi kepala sekolah, atau penilik sekolah. Biarlah guru terbaik tetap menjadi guru –yang gajinya kalau perlu lebih tinggi dari kepala sekolahnya. Biarlah guru terbaik punya golongan tinggi meski tidak punya jabatan tinggi.

Ketika guru terbaik jadi kepala sekolah pada dasarnya kita kehilangan guru yang baik. Kehebatan guru yang baik adalah di cara mengajar. Begitu jadi kepala sekolah mereka jadi petugas administrasi.

Maka kalau pangkat kapolsek adalah kombes, kapasitas Polsek naik drastis. Pengaduan level apa pun bisa ditangani. Adil. Kaya-miskin datang ke Polsek. Bukan orang miskin ke Polsek, orang kaya ke Polda atau Mabes.

Ketika kapolsek seorang kombes bukan berarti kapolres harus ikut naik menjadi bintang satu, kapolwil harus bintang dua, dan kapolda bintang tiga. Tidak harus begitu. Polri bukan militer. Ketaatan utama bukan hanya kepada atasan tapi juga kepada profesionalisme penegakan hukum.

Polres sifatnya supervisi dan administratif –karena akan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri setempat.

Tentu semua itu memerlukan perubahan UU. Atau bisa diterobos lewat Perppu lebih dulu. Dengan struktur seperti itu, Polri kian beda dengan struktur militer.

Usulan kedua: mencari cara agar Polri hanya benar-benar menangani pengaduan pidana. Bukan perdata yang dibuat pidana.

Saya amati orang yang berkuasa dan orang kaya sering ''merusak'' polisi dengan cara memaksakan perkara perdata menjadi pidana. Kadang batasnya memang tipis. Tapi salah satu sumber rusaknya polisi juga dari sini.

Usulan saya memang belum begitu matang, tapi bisa dibicarakan lebih luas. Salah satu yang terpikir oleh saya adalah: membentuk juri ad-hoc. Seperti juri di pengadilan Amerika tapi lebih sederhana. Tingkatnya juga di ''Polsek'' baru.

Polsek tetap menerima pengaduan apa pun. Setelah itu dipilah: mana yang pasti pidana. Mana yang pasti perdata. Lalu mana yang ragu-ragu.

Untuk yang pasti pidana harus langsung ditangani. Yang pasti perdata langsung ditolak –disarankan lewat pengadilan perdata atau arbitrase. Sedang yang ragu-ragu Polsek wajib mendengar apa putusan juri.

Anggita juri ini bukan polisi. Ada dosen ilmu pidana dan dosen ilmu perdata. Satu tim juri lima orang. Juri-lah yang memutuskan pengaduan itu pidana atau perdata. Polisi bersih dari urusan ini.

Polsek ''baru'', bisa punya ''stok'' 25 dosen pidana dan 25 dosen perdata. Mereka, 50 dosen itu, tergabung dalam satu grup digital milik Polsek.

Setiap ada pengaduan, polisi mem-posting pengaduan itu ke 50 anggota juri. Di antara 50 orang itu siapa yang merasa independen –tidak ada hubungan keluarga, pertemanan, dan sejenisnya. Lalu siapa di antara yang independen itu yang punya waktu menjadi juri. Lima orang yang merasa independen bersidang. Cukup bersidang dua jam.

Di Amerika penduduk yang ditunjuk jadi juri bisa menolak dengan alasan ada hubungan kepentingan dengan perkara itu. Pun juri ad-hoc pidana-perdata ini. Yang merasa ada hubungan kepentingan jangan ikut bersidang.

Selama ini sudah ada Kompolnas. Tapi lembaga itu mengawasi perkara yang sudah terjadi. Juri ad-hoc yang saya maksud mencegah agar kasus itu tidak terjadi.

Kalau urusan lalu lintas sudah tidak di tangan polisi, orang kaya tidak bisa merusak polisi dan perkara perdata tidak bisa dialihkan jadi pidana, rasanya sudah banyak sumber-sumber kerusakan polisi terhilangkan.

Semua orang punya harapan. Harapan saya tadi hanya segelintir dari pasir harapan di padang pasir gunung Bromo. (Dahlan Iskan)

Komentar Pilihan Dahlan Iskan Edisi 4 Oktober 2026: Jumling Suyudi

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

POLISI "LAMA" DAN PEMILU: BAGAIMANA POLISI BARU? Ada satu ujian yang barangkali lebih penting daripada 88 mutasi: Pemilu berikutnya. Sebab di situlah netralitas polisi akan benar-benar diuji. Aturannya sebenarnya sudah jelas. Polisi harus netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat politik praktis. Tetapi publik tentu tidak cukup hanya diberi info tentang aturan. Publik membutuhkan bukti bahwa aturan itu berlaku sama kepada semua pihak. Di sinilah Kapolri baru punya kesempatan membuat pembeda. Bukan dengan berpihak kepada siapa pun. Tetapi justru dengan tidak berpihak kepada siapa pun. Polisi harus tegas terhadap pelanggaran. Ttmetapi dingin terhadap tekanan politik. 1) Pengamanan harus profesional. 2) Penegakan hukum harus berbasis bukti. 3) Kalau ada anggota yang bermain politik, jangan menunggu viral baru bergerak. Sebab dalam Pemilu, polisi bukan pemain. Bukan pula pendukung salah satu kesebelasan. Polisi adalah penjaga agar pertandingan berlangsung aman dan aturan berlaku untuk semua. Kalau itu bisa diwujudkan, masyarakat mungkin tidak akan bertanya: Polisi baru berpihak kepada siapa? Mereka akan melihat sendiri: Polisi berpihak kepada aturan. Dan dalam demokrasi, itu keberpihakan yang paling penting..

adewa 19

Sejak ada tilang elektronik, keberadaan polisi di daerah saya seolah seperti ditelan bumi.Dulu, biasanya polisi rajin banget ngatur lalu lintas. Di Jakarta yg macet, keberadaan polisi sangat diperlukan. Masyarakatnya juga masih belum sadar tertib lalu lintas. Mentang mentang tidak ada polisi, lampu merah dilanggar. Belum lagi banyak yg melaju lawan arah, membuat pagi di Jakarta semakin semrawut. Tilang elektronik, tidak begitu efektif. Kembalikan lagi saja tilang manual, namun pastikan tidak ada lagi "uang damai". Jika itu sulit, mungkin "ROBOT POLISI" bisa dikerahkan dan bisa jadi jawabannya.

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

JEJORONG SUYUDI.. Menarik juga jejak seorang jenderal ternyata bisa ditelusuri lewat jejorong. ### JEJORONG. Kue kecil dari Pandeglang itu sederhana. Daun pisang di luar. Tepung di tengah. Gula aren di bawah. Santan di atas. Kalau dipikir-pikir, jejorong itu seperti organisasi. Yang terlihat dari luar belum tentu menggambarkan seluruh isinya. Jejorong juga mengajarkan sesuatu yang sederhana: Semua bahan harus berada di tempatnya. 1) Gula aren jangan ditaruh di atas. 2) Santan jangan dicampur sembarangan. 3) Setelah dikukus, barulah semuanya menyatu menjadi rasa. Mungkin begitu juga kepemimpinan. Orang yang berbeda-beda tidak harus dibuat sama. Yang penting ditempatkan dengan tepat. Lalu bekerja sebagai satu kesatuan. Dan ada satu hal lagi. Jejorong paling enak dimakan hangat. Kepemimpinan pun mungkin begitu. Kebijakan yang baru dibuat jangan dibiarkan kelamaan dingin di atas meja. Harus segera dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Jadi, kalau Suyudi memang penggemar jejorong sejak kecil, barangkali ia sudah belajar manajemen sejak lama. Bedanya, dulu mengatur gula, tepung, dan santan. Sekarang mengatur 88 perwira. Dan 400 ribuan anggota lainnya @Semoga rasanya tetap pas.

Ciga Sama

Saya pun mengontak tim disway di 17 daerah yang kapoldanya diganti. Saya ingin dapat gambaran kiprah mereka saat jadi kapolda. Sehingga saya bisa melihat: apa alasan mereka diganti, dan apakah pergantian itu memang punya dasar yang kuat. Kalau tim disway juga memberikan gambaran kiprah penggantinya ke 17 orang itu, setidaknya bisa "jumling" juga, maka saya bisa membuat harapan bahwa pergantian ini - memang tidak tinggal harapan.

putu wijana9

Sistem rekrutmen yang korup hanya menghasilkan output yang nampak bagus, sampai ada yang mengungkap noktah yang tersembunyi di sudut gelapnya. Sesimpulannya : perhatikan isi dompet masing² sambil berharap tidak dicopet lebih banyak.

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

POLISI LUCU PADA ZAMAN DAHULU.. Konon, pada zaman Belanda, polisi pribumi sudah memakai seragam. Keren. Baju rapi. Topi resmi. Celana panjang. Ada tanda pangkat. Hanya satu yang kurang: Tidak pakai sepatu. Mungkin waktu itu sepatu dianggap fasilitas mewah. Kalau patroli, mereka naik sepeda onta. Sepeda besar dengan roda depan seperti roda gerobak. Mau mengejar pencuri harus pintar menghitung arah. Salah belok sedikit, polisi bisa sampai duluan di kebun orang. Suatu hari seorang polisi melihat orang mencurigakan berlari membawa ayam. "Berhenti!" Pencuri terus lari. Polisi mengejar dengan sepeda ontanya. Masalahnya, sepeda itu tidak punya rem yang meyakinkan. Akhirnya polisi berhasil menyusul. Bukan karena lebih cepat. Tetapi karena pencurinya berhenti menunggu. "Kenapa kamu berhenti?" tanya polisi. "Saya kasihan, Pak. Bapak sudah ngos-ngosan." Polisi menarik napas. "Baik. Kamu saya tangkap." (Tamat).

Lagarenze 1301

Inilah hebatnya CHD. Eh, penulis CHD. Saya sudah membaca sekian banyak berita dan tulisan tentang Kapolri Jenderal Suyudi. Mulai dari siapa, sosok, hingga profil. Tapi, baru di CHD hari ini saya menemukan angle yang benar-benar beda. Dan, menarik. Sangat human interest. Tak hanya soja atau pai-pai, saya bahkan kowtow tiga kali untuk Pak Bos atas tulisan CHD hari ini. Mengutip kalimat tren di medsos, saya harus mengatakan ini: "Jadikan aku muridmu, suhu!"

Hasyim Muhammad Abdul Haq

Kesan pertama yang muncul di benak masyarakat umum, itulah adalah hasil dari sebuah branding. Jika terkait seseorang, namanya personal branding. Personal branding Abah itu: pengusaha yang berintegritas, pekerja keras, tidak suka basa-basi, orangnya sat-set... dll. Dan itu sudah terbentuk. Semua orang sudah tahu. Koran mantan juga brandingnya sudah jelas: koran yang dekat dengan pembaca, bukan koran kaku seperti koran ibukota, koran berkualitas yang berjiwa suroboyo-an... dll. Brandingnya juga sudah terbentuk berkat Abah. Yang branding-nya belum jelas itu Disway. Ups...

Siswanto Elha

Dari indahnya tulisan CHDI hari ini yg penting menurut saya adalah paragraf akhir Pemberantasan Premanisme disekitar perusahaan, riwayat kerja saya pernah di jakarta, jawa barat, jawa tengah dan jawa timur semua perusahaan tempat saya singgah pasti ada setoran mulai kades, polsek, polres dan polda tergantung besar kecilnya perusahaan

Riki Gana S

Dikita, Pandeglang - Lebak, sebutannya bukan 'jejorong', tapi 'jojorong.'

Jokosp Sp

Apakah tindakan Kapolri itu sudah bisa disebut tindakan radikal dalam arti mendasar, menyeluruh dan sistematis hingga ke akar-akarnya?. Terhadap bawahannya yang memerlukan kombinasi antara penegakan hukum ekstrem, perbaikan sistem, serta partisipasi publik yang kuat?. Tindakan ini diperrlukan untuk memutus rantai birokrasi yang dibuat rumit dan bertujuan menciptakan kestabilan baru. Kalau ingin bersih sebenarnya sudah ada tool yang bisa dilakukan. Tidak cukup hanya mutasi. Mutasi tidak menghilangkan penyebab dasarnya. Yang bisa dilakukan: 1.Reformasi hukum dan sangsi ekstrem. Penyitaan aset (asset recovery) tanpa menunggu vonis pidana inkrah melalui Non Conviction Based Asset Forfeitur: jika tidak punya bukti syah kepemilikan harta bisa disita ke negara. Hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa remisi. Ini dilakukan untuk koruptor skala besar yang berdampak pada hajat hidup rakyat. Pencabutan hak politik. 2.Pembersihan massal dan transparansi radikal. Melakukan audit kekayaan, rekam jejak dan integritas. Transparansi keuangan wajib dilakukan semua aparat. Digitalisasi penuh di kepolisian tanpa tatap muka untuk menghindari pungutan. 3.Penguatan lembaga pengawas. Lembaga yang independen dan kuat tanpa ada intervensi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Punya kewenangan penyadapan. Ada perlindungan tingkat tinggi ke whistleblower bagi para pelapor dan memberikan insentif financial dari persentase aset yang diselamatkan. Tidak kalah pentingnya tidak sekedar mutasi, ....>

Pak De Kumis

Semoga Polisi tidak lagi ngurus jagung, tidak lagi bisnis MBG tapi fokus pada tupoksi POLRI sendiri. Penegakan Hukum. Bisa? Pasti bisa walau sulit (7i). Tapi bukan hal mustahil. Pertama hapus pungli di lingkungan POLRI dalam semua jenjang di semua aspek. Di kantor di jalan. Di mana-mana. Yang paling samar-samar sayup-sayup adalah ATM berjalan. Dengan alasan keterbatasan anggaran sering terdengar Porli butuh gizi. Polri jangan tutup mata dan tutup telinga dengan alasan : laporkan jika masyarakat menemukan/mengalami penyimpangan dalam keseharian ketika berurusan dengan kepolisian. Mana masyarakat umum berani? Sekali lagi polri pasti dengar itu, pasti tau itu, jangan macak "megendheng" dalam penegakan ke dalam.

Irary Sadar

Biasa saja. Tidak usah terlalu eforia. Atau terlalu berharap. Toh kita sudah tahu, orang yang terlalu idealis di kabinet, tidak akan bertahan lama. Sudah banyak contohnya. Entah di kabinet sekarang, maupun kabinet yang teah lalu...

istianatul muflihah

Beberapa bulan lalu, saat mengamati baliho di jalan, ada satu yang menarik. Kampanye slogan, polisi mengayomi masyarakat. Tidak salah lagi. Saat pohon di pinggir jalan ditebang, munculnya baliho ini jelas akan jadi pengayom. Bagi sesiapa saja yang berhenti di bawahnya tidak kepanasan. Terimakasih, sudah hadir begitu dekat. Dalam bentuk baliho yang mengayomi.

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

@pak Ibnu.. @pak Irary.. JANGAN SAMPAI PAK SUYUDI KETULARAN PENYAKIT PEJABAT.. Saya setuju dengan Pak Ibnu dan Pak Irary. Pejabat baru memang selalu datang bersama cerita yang indah. Janji juga terdengar meyakinkan. Apalagi kalau fit and proper test-nya berlangsung secepat kilat. Tinggal satu yang belum bisa diuji dalam hitungan menit: Pelaksanaan janjinya. Mudah-mudahan semua yang disampaikan Jenderal Suyudi bukan sekadar pidato pelantikan. Bukan pula sekedar janji yang bagus hanya saat masih menjadi calon. Justru di situlah publik akan mengawasi. 1) Apakah ketegasan kepada premanisme benar-benar konsisten? 2) Apakah disiplin internal benar-benar berlaku untuk semua? 3) Apakah polisi benar-benar netral dan melayani semua? ### SEMOGA Kapolri baru tidak tertular apa yang bisa disebut “sakit pejabat". Obatnya sederhana. Jangan kehilangan jarak dengan masyarakat. Sebab jabatan bisa membuat seseorang naik pangkat. Tetapi terlalu lama berada di dalam sistem kadang membuat orang lupa: yang harus dilayani bukan sistemnya. Melainkan rakyatnya.

Em Ha

"Seolah melantik menjadi pekerjaan pokok". Seolah olah Abah menembak. Satu peluru kena dua sasaran. Yang dibicarakan Kapolri. Atasan Kapolri ikut berdarah. Narasi optimisme Abah awal dari Publik Relation dan Publik Opinion yang sejalan. Harapan besar dipundak Kapolri. Jangan ikut ikut nambah struktur baru di lingkungan POLRI. Cukup oke gas aja.

Kurniawan Roziq

Panas lima tahun dihapus hujan sehari , habis itu panas lagi hampir dua tahun

istianatul muflihah

Di negeri ini banyak berita dengan headline aneh, Misalnya, calon pelamar polisi lapor polisi sebab di tipu oleh polisi. berita berita amsiong sejenis ini masih jadi fakta di lapangan. 81 tahun setelah bung karno proklamasi. Dan 98 tahun, kalau dihitung dari sumpah pemuda.

yea aina

Orang memang sudah tidak percaya pada pidato. Apalagi pidato berulang yang memberi harapan: tidak akan lapar. "Akan" sejahtera. Anak sekolah diberi makan siang bercampur was-was, tapi harga belanjaan di pasar pasti membumbung tinggi. Toh gudang megah di pelosok negeri itu, belum bisa melayani pembelian sembako harga terjangkau. Bersubsidi. Rasanya harapan bisa cukup makan dan sejahtera itu hanya harapan pidato saja. Omon-omon saja.

Er Gham 2

Baru dilantik. Fokus saja sesuai visi misi. Banyak yang menaruh harapan. Tutup mata dan telinga sementara waktu. Lebih banyak omong kosong di luaran sana.

Sumber: